Apartemen untuk Parlemen

DPR konsisten mengusulkan pembangunan gedung dan fasilitas baru. Disebut konsisten karena usul itu sudah muncul sejak DPR periode 2009-2014, tapi tidak terealisasi karena ditolak publik.

Kali ini, DPR periode 2014-2019 kembali menggagas pembangunan yang dikemas dengan nama penataan kawasan parlemen.

Keinginan DPR menata kawasan parlemen rupanya sulit ditolak pemerintah sebab DPR memiliki otoritas anggaran.

Karena itulah, DPR mendapatkan pagu anggaran Rp5,7 triliun untuk 2018, naik dari sebelumnya Rp4,3 triliun.

Penataan kawasan yang diinginkan DPR mencakup pembangunan gedung baru untuk ruangan anggota DPR, museum dan perpustakaan, ruang bagi masyarakat yang hendak berunjuk rasa, serta apartemen untuk anggota DPR.

Pembangunan apartemen bagi anggota DPR disebutkan bertujuan memudahkan para wakil rakyat bekerja.

Mereka tidak perlu jauh-jauh lagi ke rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan.

Menurut rencana, apartemen dibangun di lahan bekas Taman Ria Senayan yang berdekatan dengan Gedung DPR.

Taman Ria Senayan dulu menjadi tempat pentas sebuah grup lawak.

Grup lawak itu bubar karena kalah lucu dengan tetangganya.

Harus tegas dikatakan alasan membangun apartemen itu mengada-ada.

Bukankah tidak semua anggota dewan bertempat tinggal di Kalibata?

Sebagian penghuni di sana ialah sopir dan saudara anggota dewan.

Tidak ada korelasi antara tempat tinggal dan kinerja buruk anggota dewan selama ini. Bukan mustahil, demi alasan nyaman bekerja, DPR minta tambahan fasilitas apartemen dengan kolam renang dan spa seperti pernah diusulkan sebelumnya.

Rencana DPR membangun museum dan perpustakaan hanyalah persoalan status sosial, biar keren dilihat.

Perpustakaan yang ada saat ini sudah sangat memadai, tapi sepi pengunjung.

Hampir sebagian besar anggota dewan tidak punya tradisi intelektual untuk mengunjungi perpustakaan, tapi tiba-tiba muncul lagi keinginan membangun perpustakaan megah.

Jika mau objektif, hanya ruang untuk masyarakat berunjuk rasa atau disebut alun-alun demokrasi dan ruang kerja anggota dewan yang masih bisa dipertimbangkan untuk dibangun.

Alun-alun demokrasi memang perlu dibangun agar masyarakat tidak berunjuk rasa di jalan raya seperti yang terjadi selama ini.

Demo di jalan raya tentu saja merugikan kepentingan pengguna jalan dan mengganggu arus lalu lintas.

Alangkah eloknya jika masyarakat berunjuk rasa di alun-alun demokrasi dengan catatan anggota dewan tidak ogah-ogahan menerima mereka.

Ruang kerja bagi 560 anggota DPR saat ini dikatakan tidak memadai. Anggota DPR harus berbagi ruang kerja berukuran 4 m x 6 m dengan beberapa tenaga ahli, asisten pribadi, dan sekretaris.

Mereka mesti bersesakan di ruang yang sempit itu.

Jauh lebih objektif lagi jika penataan kawasan parlemen didahului peningkatan kinerja DPR.

Selama ini, dalam berbagai survei, DPR selalu menempati urutan buncit sebagai lembaga yang dipercayai masyarakat.

Meraih kepercayaan masyarakat mestinya menjadi agenda prioritas DPR saat ini, bukan menata kawasan parlemen yang sesungguhnya sudah tertata dengan rapi.

Penataan kawasan parlemen bisa dipersepsikan sebagai penghamburan uang negara. Karena itulah, publik tetap konsisten menolaknya.

Kepercayaan masyarakat hanya bisa diraih jika setiap anggota DPR bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat.

Suka-suka membangun apartemen hanya meruntuhkan kepercayaan rakyat kepada DPR yang kini tinggal seujung kuku.