Merawat Wibawa Negara

MEROSOTNYA kewibawaan negara menjadi salah satu persoalan besar yang dihadapi Joko Widodo dan Jusuf Kalla ketika dilantik menjadi presiden dan wakil presiden tiga tahun lalu. Negara semakin tidak berwibawa ketika masyarakat semakin tidak percaya kepada institusi publik, termasuk institusi kepresidenan itu sendiri. Karena itulah, tidak ada cara lain, Jokowi-JK berusaha maksimal untuk mengembalikan wibawa negara.

Kemauan keras Jokowi-JK untuk mengembalikan wibawa negara tercantum dengan jelas dalam Nawa Cita. Cara yang ditempuh ialah membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan tepercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik kepada institusi-institusi demokrasi.

Harus jujur diakui, meski sempat tertatih-tatih pada tahun pertama, kepuasan publik atas kinerja pemerintah semakin stabil di garis atas pada tahun kedua. Kepuasan publik itu bukan dibangun di atas retorika, melainkan dicapai melalui kerja keras. Publik semakin puas atas pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta memberi apresiasi atas pembangunan infrastruktur.

Kepuasan publik itu berkorelasi sangat erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang mencapai 70% menurut survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Oktober 2016. Tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi itu bukanlah isapan jempol. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) justru menempatkan Indonesia pada peringkat pertama kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Berdasarkan data OECD yang dipublikasi pada 13 Juli, Indonesia menduduki peringkat pertama untuk trust and confidence in national government. OECD menggunakan hasil survei yang dilakukan salah satu lembaga survei internasional yang berbasis di Amerika Serikat, Gallup World Poll (GWP). Faktor yang memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap pemerintah ialah apakah masyarakat menganggap pemerintah dapat diandalkan, cepat tanggap, dan adil, serta mampu melindungi masyarakat dari risiko-risiko dan memberikan pelayanan publik secara efektif.

Hasil yang dicapai pemerintahan Jokowi-JK sangat luar biasa. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia mencapai 80%, meningkat sebesar 28% jika dibandingkan dengan 2007 silam yang hanya sebesar 52%. Angka yang diraih Indonesia itu melampaui negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang cuma 30%, Inggris 31%, Jerman 55%, dan Prancis 28%.

Kepercayaan masyarakat yang tertinggi di era pemerintahan Jokowi-JK itu patut disyukuri, tetapi jangan pula membuat besar kepala. Pemerintah harus konsisten merawat integritas moral dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Saat pemerintah dipandang memiliki integritas moral yang tinggi, lebih banyak lagi masyarakat percaya pemerintah.

Hanya dengan konsistensi merawat kepercayaan masyarakat itulah Indonesia bisa dianggap layak untuk investasi. Apalagi, sebelumnya Indonesia sudah memperoleh predikat investment grade alias layak investasi dari lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) pada Mei 2017.

Jauh lebih penting lagi, kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah jangan sekadar dijadikan angka statistik. Elok nian bila kepuasan dan kepercayaan masyarakat itu dijadikan modal sosial oleh pemerintah untuk terus-menerus mengatasi ketimpangan sosial dan menyejahteraan rakyat. Tatkala rakyat nyata sejahtera, niscaya negara kian berwibawa.