Koalisi untuk Rakyat

PARTAI politik bertarung dalam pemilihan umum tiada lain ialah untuk merengkuh kekuasaan. Partai politik menempuh berbagai strategi untuk mencapai kekuasaan itu, antara lain, melalui koalisi.

Koalisi menjadi sebuah keniscayaan manakala hasil rekapitulasi suara yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum, 9 Mei 2014, tak satu pun partai pada Pemilu Legislatif 2014 yang meraup suara mayoritas dominan. Bahkan seusai pemungutan suara 9 April 2014, parpol sudah berancang-ancang membangun koalisi berdasarkan hasil hitung cepat.

Sah belaka parpol berupaya mencapai kekuasaan melalui koalisi. Yang terpenting, ketika sudah mendapatkannya, parpol menggunakan kekuasaan itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kedaulatan rakyat. Bukankah para elite parpol kerap mengatakan untuk dapat melakukan perubahan bagi kemakmuran rakyat ialah dengan masuk ke kekuasaan?

Berulang kali melalui forum ini kita mendorong parpol menyusun koalisi berdasarkan kesamaan ideologi dan platform. Kesamaan itu akan menjamin program-program pemerintah berjalan lancar.

Parpol semestinya belajar dari koalisi gado-gado pada pemerintahan sebelumnya. Disebut koalisi gado-gado karena koalisi dibangun di antara parpol yang berbeda ideologi dan platform.

Sejumlah program atau kebijakan pemerintah terbengkalai akibat adanya perbedaan kepentingan dalam koalisi gado-gado. Kalau sudah begitu, rakyat juga yang harus menanggung beban, diombang-ambingkan kebijakan yang tak jelas juntrungannya.

Melalui forum ini kita juga berulang kali mengingatkan parpol untuk menyusun koalisi ramping, bukan koalisi gemuk. Pengalaman pemerintahan sebelumnya menunjukkan, koalisi gemuk ternyata tak selalu perkasa mengamankan berbagai kebijakan pemerintah.

Koalisi gemuk terbukti hanya menjadi sarana bagi-bagi kekuasaan di kabinet. Koalisi gemuk cuma menghadirkan kabinet politik berisi elite politik, bukan kabinet ahli yang berisi kaum profesional. Kabinet profesional bekerja demi kesejahteraan rakyat, sebaliknya kabinet politik cenderung bekerja untuk kepentingan partai politik.

Koalisi gemuk dan tidak didasarkan pada kesamaan ideologi serta platform merupakan bentuk paling telanjang dari praktik politik pragmatis. Parpol yang melakoni prinsip pragmatis berprinsip if you can not beat them, join them, demi mendapat jatah kue kekuasaan.

Dalam konteks melawan politik pragmatis ini, jangan sampai seluruh parpol ingin berkuasa. Harus ada parpol yang menjadi penyeimbang, oposisi yang loyal karena kekuasaan cenderung korup. Oposisi loyal bukanlah oposisi yang asal menentang setiap kebijakan pemerintah. Oposisi loyal bertugas menjaga arus kebijakan pemerintah tetap mengalir menuju sungai kesejahteraan dan kedaulatan rakyat.

Kita tidak ingin koalisi parpol menjadikan rakyat sekadar bilangan tanpa jiwa yang dibutuhkan untuk menimbun perolehan suara pada pemilu presiden. Kita ingin koalisi sungguh-sungguh menjadikan kesejahteraan dan kedaulatÂan rakyat sebagai tujuan.