Perjumpaan Kontroversial

UPAYA Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengumpulkan fakta terkait dengan pansus tersebut terus dilakukan.

Dalam perkembangan terakhir, Pansus Hak Angket DPR mengunjungi terpidana koruptor di LP Kelas I Sukamiskin, Bandung, Kamis (6/7).

Tidak hanya berkunjung, pansus bahkan menggelar rapat dengar pendapat dengan para terpidana kasus korupsi.

Pansus pun menampung 'curahan hati' para terpidana yang telah memiliki status hukum tetap tersebut.

Sebagian besar 'curhat' para terpidana korupsi yang dilaporkan terungkap mengindikasikan penyimpangan mulai proses penyelidikan dan penyidikan di lembaga antirasywah hingga pemidanaan di pengadilan tindak pidana korupsi.

Secara yuridis formal, kita melihat kunjungan DPR ke LP Sukamiskin itu tidak ada yang keliru.

Kebutuhan untuk bertanya, mencari tahu, dan mengumpulkan fakta oleh DPR itu sepenuhnya dijamin sebagai hak konstitusional.

Kita pun mempersilakan pansus menemui siapa pun yang dipandang perlu demi memenuhi hak konstitusional itu.

Di lain sisi, kita memahami bila langkah DPR menemui terpidana kasus korupsi itu mengundang reaksi masyarakat dan menuai kontroversi.

Benar, tidak ada hukum positif yang dilanggar Pansus Hak Angket dalam kunjungan ke LP Sukamiskin.

Akan tetapi, pandangan yang melihat langkah Pansus Hak Angket itu sebagai manuver politik pun tidak bisa kita salahkan.

Secara hukum, proses para terpidana kasus korupsi di LP Sukamiskin pada dasarnya telah melampaui seluruh prosedur hukum yang berlaku.

Para terpidana kasus korupsi juga telah diberi hak dan kesempatan untuk mengajukan perlawanan hukum mulai tingkat praperadilan, banding, hingga pengajuan kasasi.

Artinya, dalam konteks tertentu, selain dapat dipersepsikan tidak patut, kunjungan pansus bisa dinilai tidak relevan dengan lingkup kerja mereka.

Pansus Hak Angket, di lain sisi, juga sulit menepis dugaan adanya konflik kepentingan.

Apalagi, sejumlah personel dalam pansus nyata-nyata disebut dan patut diduga terlibat dalam sejumlah kasus yang tengah disidik KPK.

Ketua Pansus Agun Gunandjar Sudarsa bahkan sudah dipanggil sebagai saksi dalam kasus KTP elektronik.

Posisinya di Pansus Hak Angket yang mengharuskannya menemui para terpidana korupsi, kebetulan atau tidak, membuatnya tidak menghadiri pemanggilan KPK itu.

Karena itu, kita mendorong Pansus Hak Angket tetap objektif dan profesional dalam menjalankan hak konstitusional DPR itu.

Tidak hanya menggali informasi dari para terpidana, pansus sebaiknya menggali fakta dari sumber berimbang.

Misalnya dari penyidik KPK, jaksa, dan hakim tindak pidana korupsi.

Artinya, pansus harus membuktikan bahwa mereka dibentuk untuk memperkuat KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pansus dibentuk semestinya memperbaiki kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

Jika tidak, pansus akan terus dicap sebagai wadah wakil rakyat untuk menyelamatkan diri dari jeratan kasus yang disidik KPK, terutama kasus KTP elektronik.

Lebih dari itu, pansus dianggap dibentuk untuk melemahkan KPK.

Jika itu yang terjadi, apa boleh buat, pansus harus berhadapan dengan rakyat.