Habis Mudik Terbitlah Urbanisasi

TRADISI pulang kampung selama periode libur Lebaran selalu berbuntut panjang.

Masalah kemacetan jalan yang mengular belum bisa benar-benar dituntaskan.

Pengelolaan transportasi umum untuk pemudik pun masih jauh dari sempurna

kendati banyak perbaikan yang telah dicapai.

Masalah klasik lain yang juga masih mengganjal ialah habis mudik terbitlah urbanisasi.

Arus balik selalu membawa muka-muka baru ke wilayah perkotaan. Hampir seluruhnya datang dengan motif ekonomi, yakni ingin mendapatkan penghidupan yang lebih layak.

Menurut catatan Bank Dunia, tiap tahun jumlah penduduk perkotaan di Indonesia naik rata-rata 4,4%.

Dengan laju seperti itu, pada sekitar 2025, lebih dari 65% penduduk Indonesia diperkirakan bermukim di perkotaan.

Saat ini jumlah penduduk perkotaan hampir mencakup 55% populasi di Indonesia.

Laju urbanisasi di Indonesia terhitung melampaui Tiongkok dan India yang memiliki jumlah penduduk lebih besar ketimbang Indonesia.

Di sisi lain, kualitas kontribusi urbanisasi di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi jauh lebih rendah.

Jika di India 1% kenaikan laju urbanisasi mampu memberikan kontribusi pada produk domestik bruto (PDB) per kapita hingga 13%, di Indonesia hanya sekitar 4%.

Sementara itu, di Tiongkok laju urbanisasi mampu memengaruhi pertumbuhan PDB per kapita sekitar 10%.

Angka-angka itu menunjukkan urbanisasi di Indonesia tidak secara signifikan mendongkrak kesejahteraan.

Banyak dari mereka yang bermigrasi dari perdesaan ke perkotaan tetap berkubang dalam kemiskinan karena terbatasnya daya dukung perkotaan.

Toh, sedikit harapan untuk hidup lebih baik itu saja sudah cukup membuat penduduk perdesaan mencoba mengadu nasib di kota-kota besar.

Desa kehilangan tenaga-tenaga produktif hingga kerlip perdesaan pun kian meredup.

Kondisi seperti itu akan terus terjadi jika pemerataan pembangunan tidak kunjung terwujud.

Perlu kerja ekstra keras di semua lini dan semua pihak untuk memoles desa-desa agar tidak kalah cemerlang dengan gemerlap perkotaan.

Di tingkat pusat, pembangunan infrastruktur besar-besaran, khususnya jalan, pembangkit listrik, dan waduk, terlihat dalam tiga tahun terakhir.

Namun, hasilnya belum cukup untuk bisa mengangkat perekonomian perdesaan.

Di situlah program dana desa semestinya lebih banyak berperan.

Satu miliar rupiah per desa harus bisa menjembatani antara pembangunan infrastruktur dasar oleh pemerintah pusat dan pemberdayaan ekonomi perdesaan.

Pendampingan intensif bagi desa-desa untuk merancang program pembangunan memainkan peranan pokok.

Cara-cara yang sukses mengangkat perekonomian suatu desa harus secepatnya direplikasi dan ditularkan ke desa-desa lainnya.

Tugas pusat memetakan bentuk-bentuk keberhasilan dan kegagalan pemanfaatan dana desa di seluruh Tanah Air. Evaluasi harus dilakukan terus-menerus.

Semangat berinovasi dalam membangun desa perlu dirangsang untuk menghilangkan budaya pasrah atau melakukan hal yang sudah biasa dilakukan.

Jangan lagi bangsa ini terbuai oleh harapan kosong urbanisasi.

Yang tak kalah penting ialah desentralisasi pembangunan.

Pembangunan tak boleh lagi terpusat di kota-kota besar. Bangunlah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Program membangun dari pinggiran dalam pemerintahan Jokowi-JK menorehkan harapan bagi berkurangnya urbanisasi. Tinggal lagi bagaimana eksekusinya.

Sebutan bahwa bangsa ini cuma gemar berencana, tapi malas mengeksekusi, harus dienyahkan jauh-jauh.