Harmoni dan Toleransi dalam Pariwisata Kita

SEMINGGU sudah Barack Obama dan keluarga mengunjungi Tanah Air. Liburan mantan orang nomor satu Amerika Serikat itu membawa refleksi bagi kita sebagai tuan rumah. Dari pilihan lokasi hingga aktivitas mereka, Obama sekeluarga menunjukkan bukan hanya tertarik pada panorama melainkan juga budaya dan karakter bangsa. Hal itu pula yang disinggung Obama dalam kunjungannya ke Candi Borobudur, Rabu (28/6).

Bagi presiden ke-44 AS itu, Borobudur ialah simbol harmoni dan toleransi. Melestarikan candi Buddha terbesar di dunia itu serupa dengan melestarikan keberagaman di negara mayoritas muslim ini. Sebelum ke Yogyakarta, Obama dan keluarga mengunjungi Bali. Kita tahu Bali ialah pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu. Sejak berpuluh tahun lalu, kaum muslim yang merayakan Idul Fitri menjadikan Bali dan Candi Borobudur sebagai tujuan wisata.

Ini menjadi bukti lain betapa pariwisata kita sarat dengan kultur dan karakter harmoni dan toleransi. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak juga berlibur ke Bali sebelum terbang ke Perth, Australia. Pada Maret tahun ini, Raja Salman dan keluarga juga berlibur ke Bali, bahkan sampai memperpanjang kunjungan. Pelesir tokoh-tokoh dunia itu merupakan bukti tentang keunggulan pariwisata kita.

Kita berharap kunjungan mereka bisa mendongkrak pariwisata kita. Ketika porsi pariwisata semakin disadari dalam kue ekonomi global, negara-negara pun berebut untuk mendapatkan bagian. Keindahan panorama bukan lagi satu-satunya faktor penentu dalam persaingan itu. Penentu itu kini juga terletak pada budaya dan karakter bangsa. Karakter dan budaya bangsa itu ibarat payung yang menambah keteduhan panorama.

Ia sekaligus ibarat gula dan garam yang membuat kenikmatan masakan tidak akan sama dengan tempat lainnya. Namun, kita pun bersaing dalam 'menjual' harmoni, budaya, dan karakter bangsa di sektor pariwisata tersebut. Di Thailand, misalnya, budaya keterbukaan dan keramahan mampu melengkapi magnet sektor pariwisata mereka hingga telah menghasilkan devisa lebih dari US$40 miliar.

Indonesia baru menargetkan devisa US$24 miliar dari sektor pariwisata pada 2019. Meski tertinggal jauh, kita tetap harus mengapresiasi langkah pemerintah. Target devisa tersebut sudah merupakan hasil dobrakan untuk sektor pariwisata. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah memasukkan pariwisata ke lima sektor prioritas pembangunan 2017 di samping pangan, energi, maritim, dan kawasan industri-kawasan ekonomi khusus (KEK).

Keseriusan pemerintah menggarap sektor pariwisata pun diperkuat karena KEK mencakup beberapa kawasan wisata, seperti Tanjung Lesung. Langkah pemerintah ini memang sudah tepat, bahkan sudah semestinya karena sesuai dengan pertumbuhan arus wisatawan global. Badan Pariwisata PBB (UNWTO) memprediksikan turis mancanegara tumbuh 3,3% per tahun selama 2010 sampai 2030 sehingga totalnya mencapai 1,8 miliar orang.

Angka itu jelas menggiurkan. Terlebih investasi sektor pariwisata jauh lebih murah daripada investasi sektor padat modal, yakni hanya sekitar US$3.000 per orang. Indistri pariwisata juga lebih memiliki potensi distribusi ekonomi yang lebih luas ketimbang industri lainnya. Ketika datang ke suatu tempat wisata, turis akan berinteraksi dengan lebih banyak orang bahkan sampai ke level terbawah.

Dengan begitu, rantai ekonomi yang tercipta lebih panjang. Pada akhirnya, tetap saja segala kerja pemerintah tidak akan berbuah maksimal tanpa dukungan masyarakat. Kondisi masyarakat yang mudah tersulut isu SARA jelas bukan magnet untuk pariwisata. Itu artinya harmoni dan keamanan menjadi faktor penting dalam menarik wisatawan mancanegara ke Indonesia.