Sekolah Lima Hari

BERMAIN-MAIN dengan pendidikan adalah bermain-main dengan masa depan sebuah generasi. Kualitas masa depan generasi bangsa ini ditentukan kebijakan pendidikan yang diambil masa kini. Kebijakan di bidang pendidikan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla tertuang dalam Nawa Cita. Salah satu agenda strategisnya ialah menata kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan pendidikan kewarganegaraan.

Tidak tanggung-tanggung, 70% porsi bahan ajar tentang budi pekerti di tingkat pendidikan dasar. Harus jujur dikatakan bahwa penataan kurikulum dengan menekankan pendidikan kewarganegaraan terabaikan selama ini. Baru sekarang, pada saat Muhadjir Effendy menjabat menteri pendidikan dan kebudayaan, penataan kurikulum dimulai. Menteri Muhadjir Effendy menerbitkan Peraturan Mendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

Peraturan tertanggal 9 Juni 2017 itu menyebutkan mulai tahun ajaran 2017/2018 sekolah berlangsung Senin-Jumat. Jam sekolah menjadi 8 jam tiap hari. Keputusan lima hari sekolah itu sontak menuai pro-kontra. Pihak kontra menuding kebijakan sekolah 8 jam tiap hari tidak ada bedanya dengan sekolah penuh waktu yang merampas kemerdekaan dan kreativitas anak didik. Mereka seakan-akan dipasung di sekolah, apalagi diberi materi pelajaran nonsetop selama 8 jam.

Sah-sah saja sebuah kebijakan baru disambut sikap apatis. Tugas pemerintah ialah memberikan sosialisasi. Sosialisasi itu yang kurang selama ini sehingga kepala daerah pun ikut-ikutan menolak kebijakan pusat tersebut. Menteri Muhadjir Effendy mengakui ada kesalahpahaman terhadap konsep 8 jam proses belajar mengajar di sekolah. Padahal, yang dimaksud proses belajar 8 jam tak hanya menerima pelajaran yang berasal dari buku teks, tetapi juga menerima pendidikan karakter.

Menteri memastikan transfer pengetahuan dari buku teks hanya 30%, sisanya akan diisi dengan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter di kalangan siswa menjadi kebutuhan sangat mendesak. Disebut mendesak karena para siswa tidak lagi menemukan anutan di ruang publik. Para elite politik memberi teladan buruk melalui politik identitas atau perilaku koruptif, termasuk ujaran kebencian.

Sudah saatnya negara, melalui pendidikan, menanamkan nilai kepada anak didik, utamanya soal jujur, pantang menyerah, toleran, dan gotong royong, mencintai tanah air, dan budi pekerti. Dalam konteks inilah penambahan bahan ajar itu tidak hanya dilakukan dalam bidang studi pendidikan kewarganegaraan, misalnya, tetapi juga diwujudkan dalam praktik ajar sehari-hari di sekolah.

Praktik ajar sehari-hari tentu saja disesuaikan dengan kearifan lokal tempat sekolah berada. Karena itu, kebijakan sekolah Senin-Jumat hendaknya tetap memberikan ruang kebebasan kreativitas sesuai dengan kondisi dan budaya sekolah tersebut, juga kemampuan atau sumber daya sekolah tersebut. Penguatan pendidikan karakter sejatinya berkorelasi erat dengan pengamalan Pancasila.

Pada titik inilah, jauh lebih elok lagi jika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjalin kerja sama dengan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Kerja sama kurikulum untuk menebalkan substansi pendidikan karakter sebagai pengamalan Pancasila. Penataan kembali kurikulum pendidikan hendaknya tetap berada dalam bingkai mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan perintah konstitusi. Penguatan karakter itulah yang menjadi dasar reformasi sekolah sehingga pendidikan menjadi dunia yang membuat semua orang tenteram. Tenteram karena melalui pendidikan itulah seorang anak dipersiapkan memasuki hari esok.