Mempertahankan Moderasi Indonesia

DUNIA tampaknya menghendaki moderasi, demokrasi, dan kerja sama global berlanjut.

Indonesia mesti memetik pelajaran dari perkembangan geopolitik dunia tersebut.

Di Iran, ulama moderat Hassan Rouhani melanjutkan kepemimpinan setelah mengalahkan ulama garis keras Ebrahim Raisi dalam pemilu, Jumat (19/5).

Di Prancis, Emmanuel Macron mengalahkan Marine Le Pen pada pemilu putaran kedua awal Mei lalu.

Di Belanda, Mark Rutte mengalahkan Geert Wilders dalam pemilu Maret silam.

Kemenangan Rouhani, Macron, dan Rutte menandai kemenangan moderasi, demokrasi, dan globalisasi.

Dalam pidato kemenangan di televisi, misalnya, Rouhani yang merupakan kandidat presiden petahana itu mengatakan rakyat Iran ingin meneguhkan demokrasi, memilih berhubungan dengan dunia, dan menolak ekstremisme.

Di sisi lain, populisme, radikalisme, dan antiglobalisme yang diusung Raisi, Le Pen, dan Wilders keok.

Raisi dikenal sebagai ulama garis keras yang mengklaim sebagai pembela kaum miskin, tetapi memilih sikap keras terhadap Barat.

Le Pen dan Wilders, andai memenangi pemilu, akan bersikap keras terhadap kaum imigran dan kaum muslim serta akan menarik negara mereka dari Uni Eropa.

Apa pelajaran yang bisa kita petik dari pemilu ketiga negara? Pertama, bangsa ini harus tetap menjadi bangsa moderat.

Bangsa Indonesia dikenal di seantero dunia dengan Islam dan muslimnya yang moderat.

Mempertahankan moderasi belakangan memang menjadi tantangan bangsa ini.

Akan tetapi, respons masyarakat yang merindukan kebersamaan di atas keberagaman, menurut satu survei, menjadi sinyal positif bahwa bangsa ini sanggup melanjutkan moderasi Indonesia.

Juga, respons positif tokoh agama terhadap pembubaran organisasi radikal yang mengancam ideologi dan NKRI membuat kita optimistis bangsa ini mampu mempertahankan Indonesia yang moderat.

Kedua, bangsa ini harus meneguhkan dan mengonsolidasikan demokrasi.

Caranya ialah dengan menjadikan demokrasi sebagai sarana mencapai kesejahteraan, bukan sebagai tunggangan untuk mencapai kekuasaan semata dengan segala cara.

Kegagalan demokrasi menghadirkan kesejahteraan akan dijadikan amunisi oleh kelompok tertentu untuk menyerang demokrasi dan pemerintahan yang terpilih secara demokratis melalui isu populisme.

Ketiga, Indonesia harus meneruskan kerja sama global.

Dalam dunia yang serbaterbuka, kerja sama global merupakan keniscayaan.

Bukankah konstitusi mengamanatkan Indonesia terlibat aktif mewujudkan perdamaian dunia?
Keterlibatan Indonesia dalam forum-forum internasional, seperti pada Arab Islamic-American 2017 di Arab Saudi, harus dipertahankan.

Apalagi, dalam KTT Islam Arab-Amerika itu, Presiden Jokowi menggalang perlawanan terhadap radikalisme dan terorisme dengan soft power.

Itu artinya KTT tersebut juga mengagendakan moderasi dunia.

Pencapaian investment grade juga mengharuskan Indonesia terlibat dalam kerja sama ekonomi dunia. Investasi asing bakal mengalir deras ke Indonesia.

Kerja sama global di bidang ekonomi bukan tidak mungkin akan dijadikan peluru oleh kelompok tertentu untuk menyerang pemerintah.

Mereka mengatakan pemerintah 'menjual' Indonesia kepada negara asing, yang paling sering disebut Tiongkok dan Amerika Serikat.

Pemerintah harus menjawab dan memastikan bahwa kerja sama ekonomi global itu demi kepentingan nasional, yakni kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan untuk segelintir orang.

Intinya Indonesia harus dapat memetik pelajaran dari perkembangan geopolitik dunia dengan mempertahankan moderasi, mengonsolidasikan demokrasi, serta melanjutkan kerja sama global, demi kesejahteraan rakyat.