Pantang Kalah Melawan Spekulan

MELAMBUNGNYA harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan Lebaran masih menjadi penyakit kronis yang tak kunjung reda. Selama ini pemerintah terkesan gagap mengantisipasi gejolak rutin harga pangan ini. Namun, tahun ini pemerintah tampaknya enggan terpuruk lagi dalam lubang yang sama untuk kesekian kalinya. Koordinasi lintas sektoral telah dilakukan sejak jauh hari.

Pemerintah tidak mau lagi bersikap naif menyerahkan urusan pangan kepada mekanisme pasar yang sebenarnya ditunggangi para spekulan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian berupaya menjamin stabilitas harga pangan untuk memenuhi kebutuhan menjelang Ramadan hingga Lebaran.

Para pembantu presiden itu berupaya mengontrol semua faktor yang memengaruhi harga, memastikan pasokan cukup, dan menghapus hambatan dalam distribusi.
Pemerintah memastikan stok beras, daging, dan gula, juga pasokan telur aman hingga seusai Lebaran pada Juli. Tidak ada alasan harga bahan pokok melonjak karena besarnya permintaan sudah dipenuhi dengan antisipasi pasokan yang seimbang.

Namun, kenyataannya hukum supply and demand tidak cukup dalam mengontrol harga. Penyakitnya justru pada rantai distribusi pangan. Hal itu tak lain terjadi karena adanya spekulan yang mempermainkan harga. Para mafia pangan itu mengambil untung dengan melakukan spekulasi. Bagi para spekulan, melonjaknya permintaan menjadi lahan empuk untuk bermain.

Mereka tak ambil pusing bila akibat spekulasi itu pasar terguncang. Mereka juga tak mau ambil pusing jika aksi mereka itu makin mendekatkan negeri ini ke situasi krisis. Para spekulan hanya berpikir bagaimana mereka untung di tengah kebuntungan rakyat. Karena itulah Kepolisian Republik Indonesia membentuk Satuan Tugas Pangan yang bertugas secara khusus melakukan pengawasan dan penindakan secara tegas terhadap spekulan yang menimbun pangan.

Tugas satgas tersebut ialah menjungkirbalikkan rutinitas kenaikan harga yang tidak wajar menjelang hingga saat Lebaran. Satgas akan bertugas menindak kartel dan mafia pangan. Selain di tingkat pusat, di tingkat daerah pun dibentuk Satgas Pangan polda bersama sejumlah dinas terkait, yakni dinas pertanian dan dinas perdagangan. Antisipasi pemerintah kali ini perlu mendapat acungan jempol meskipun masih mengambil kebijakan impor untuk memenuhi pasokan.

Minimal gejolak di publik bisa diantisipasi dan diredam jauh hari sebelum memasuki Ramadan. Untuk jangka panjang, menjadi keharusan pemerintah menanggulangi masalah stabilitas ketersediaan bahan-bahan pokok dengan harga terjangkau melalui penggalakan produksi pangan dalam negeri.

Janganlah terus-menerus menjadikan impor sebagai senjata pamungkas untuk menjadi alasan menekan harga atau kelangkaan barang. Upaya pemerintah ini tentunya tidak akan berhasil tanpa dukungan publik. Pemerintah dan rakyat harus memastikan bahwa negara tidak menyerah kalah atas ulah para spekulan.