Memuliakan Hak Pilih Rakyat

BABAK akhir pertarungan memperebutkan kursi DKI-1 akan segera mencapai puncaknya. Tinggal lima hari lagi menuju hari pemungutan suara, Rabu 19 April 2017. Pemerintah Provinsi DKI telah menetapkan tanggal tersebut sebagai hari libur. Tujuannya, agar seluruh warga yang memiliki hak pilih dapat leluasa menggunakan hak mereka.

Bila mengacu pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), berarti bakal ada 7,2 juta pemilih berbondong-bondong ke tempat-tempat pemungutan suara.
Putaran pamungkas pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI ini memberikan kesempatan kedua bagi para pemilik hak suara. Mereka yang karena berbagai hal tidak bisa mencoblos di putaran pertama diharapkan dapat menunaikan hak pilih.

Kita ketahui, pada putaran pertama, ribuan bahkan mungkin ratusan ribu warga terhalang mencoblos. Penyebabnya mulai dari amburadulnya data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap hingga ketidakcakapan panita pemungutan suara. Tidak sedikit pula pemilih yang kurang disiplin dalam memenuhi syarat sebagai pemilih tambahan sehingga menyulitkan panitia.

Kita apresiasi KPU DKI Jakarta dan pemerintah yang berupaya keras memperbaiki DPT untuk putaran kedua. Namun, kekisruhan yang terjadi di putaran pertama masih mungkin kembali timbul, terutama karena masih terdapat warga yang belum tercatat dalam DPT.

Menteri Dalam Negeri menyebutkan ada sekitar lima ribu warga DKI yang belum melakukan perekaman data KTP elektronik. Otomatis mereka tidak terdaftar dalam DPT. Mereka masih bisa memilih dengan syarat melakukan perekaman data KTP-E sebelum hari pencoblosan agar mendapatkan surat keterangan Dukcapil.

KPU DKI Jakarta juga diharapkan tidak berpuas diri dengan penetapan DPT. Sosialisasi persyaratan mencoblos untuk semua pemilih, termasuk yang tidak masuk dalam DPT harus semakin digencarkan. Pastikan pula seluruh panitia memahami persyaratan tersebut.

Di hari H, semua aturan harus dipegang teguh oleh semua pihak untuk mempersempit kecurangan. Pemilih pun wajib memastikan semua dokumen yang disyaratkan dibawa ketika hendak mencoblos. Tidak ada tawar menawar di TPS yang pada akhirnya bisa menimbulkan kericuhan.

Jadikan pemungutan suara putaran kedua sebagai momen sakral yang tidak boleh dinodai aksi menghalangi hak warga, apalagi oleh kecurangan. Dalam momen ini, segenap pemegang hak suara bakal mementukan masa depan Ibu Kota hingga lima tahun ke depan.

Alangkah baiknya pula bila pemilih yang sengaja tidak menggunakan hak pilih di putaran pertama, kini ikut memilih. Dalam catatan KPU, tidak kurang dari 1,6 juta arau 22,9% pemilih tidak mencoblos di putaran pertama. Dengan dua pasangan calon yang berbobot, bukan saatnya bersikap apatis. Karena setiap suara bisa menjadi penentu.

Kita harus memberi garis tebal, terutama untuk penyelenggara Pilkada DKI, bahwa satu orang pun pemilik hak suara terhalang menjalankan haknya, itu merupakan pelanggaran hak konstitusional dan hak asasi manusia.

Terus terang pelanggaran semacam itu berlangsung pada putaran pertama, dan tidak boleh terjadi lagi pada putaran kedua. Penyelenggara Pildada DKI harus memuliakan hak pilih warga.