Etika Tegak Lurus di Putaran Kedua

KUALITAS pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak hanya ditentukan hasil akhir. Jauh lebih penting lagi ialah integritas proses penyelenggaraan pilkada. Ada tiga prasyarat integritas yang bisa memberikan legitimasi pilkada. Pertama, integritas pada proses tahapan-tahapan pilkada. Kedua, integritas pada hasil pilkada. Ketiga, ini paling penting, integritas para penyelenggara. Integritas proses dan hasil sangat bergantung pada integritas para penyelenggara pilkada, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Karena itulah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu memberikan perhatian serius, sangat serius, perihal integritas komisioner KPU.
Komisioner KPU tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Paling utama ialah mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Agar integritas komisioner KPU tetap terpuji, sikap dan perilakunya mesti dituntun kode etik. Sikap terpuji itulah yang kini menjauh dari Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno.

Karena itu pula Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa peringatan. Pemberian sanksi kepada Sumarno itu diputuskan dalam sidang DKPP pada Jumat (7/4). Sumarno divonis terbukti melanggar dua pasal Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pertama, pasal 10 huruf b tentang memperlakukan secara sama setiap calon, peserta pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses pemilu.

Kedua, pasal 15 huruf a perihal menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan pemilu. Sanksi terhadap Sumarno terkait dengan pengaduan dari Perkumpulan Cinta Ahok (Cinhok). Perkumpulan Cinhok mendalilkan Sumarno sebagai penyelenggara pilkada diduga memberikan perlakuan yang berbeda kepada setiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Disebutkan dalam pengaduan bahwa pada 4 Maret 2017, Sumarno menelantarkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dengan tidak memberikan keterangan atau kepastian kapan rapat pleno penetapan pasangan calon akan dimulai di Hotel Borobudur.

Pada saat bersamaan Sumarno malah makan malam bersama dengan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Terus terang, kita sepakat dengan pertimbangan putusan DKPP bahwa akibat peristiwa Borobudur, yang tersiar secara luas bukan hanya di Indonesia melainkan juga ke mancanegara, telah mendegradasi kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan penyelenggara pemilu di Indonesia. Sanksi pelanggaran etik yang telah dijatuhkan DKPP mesti dijadikan cemeti untuk memperbaiki diri. Sudah sepantas dan selayaknya Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mematuhi kode etik dan jauh lebih bernyali.

Persoalan nyali diberi garis bawah yang tebal karena pilkada Jakarta tidak hanya terkait dengan teknis kepemiluan, tapi juga kental dengan aroma politik bersamaan dengan persidangan dugaan penodaan agama yang menyeret Basuki Tjahaja Purnama. Pro-kontra turut mewarnai persidangan ke-18 pada hari ini terkait dengan usulan Polda Metro Jaya agar tuntutan dibacakan setelah pilkada putaran kedua digelar pada 19 April. Ditunda karena situasi keamanan tidak kondusif.

Situasi keamanan yang kondusif masuk kriteria integritas pada proses tahapan pilkada. Elok nian bila peradilan mempertimbangkan usulan penundaan tersebut. Terlepas dari pertimbangan keamanan, hanya KPU bernyali yang tidak tunduk pada tekanan massa dari mana pun berasal. Etika tetap berjalan tegak lurus sekalipun massa memaksa. Tidak tunduk pada tekanan massa sesungguhnya cermin profesionalitas. Kita menghendaki profesionalitas KPU DKI pulih pada pilkada DKI putaran kedua.