Teror Politik

DEMOKRASI mensyaratkan keadaban politik. Praktik politik paling lazim untuk melihat ada-tiadanya keadaban itu, bila ada seberapa beradabnya, ialah pemilihan umum.

Itu disebabkan dalam pemilihan umum terjadi kompetisi. Demokrasi menginginkan kita menjaga keadaban politik dalam kompetisi yang paling keras sekalipun di pemilihan umum.

Di sinilah kita bisa melihat apakah peserta, pendukung, atau pemilih menunjukkan perilaku beradab atau sebaliknya biadab ketika bertanding untuk memenangi kompetisi.

Pemilihan kepala daerah di ibu kota Jakarta ialah pemilihan umum dengan tingkat kompetisi paling keras. Celakanya, pilkada DKI yang katanya barometer bagi pilkada lain bahkan pemilu presiden mendatang itu belum sepenuhnya mempertontonkan keadaban politik.

Di putaran kedua pilkada DKI, kita berharap tensi politik menurun dibanding putaran pertama. Faktanya kompetisi makin keras, cenderung kian tidak beradab.

Bayangkan, terpampang spanduk di sejumlah tempat ibadah yang menolak menyalatkan jenazah yang semasa hidupnya memilih pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Bahkan penolakan itu dilaporkan benar-benar menimpa dua warga DKI pemilih Basuki-Djarot yang meninggal dunia pekan lalu.

Larangaan atau penolakan itu jelas teror politik. Itu teror politik supaya orang tidak memilih Basuki-Djarot di putaran kedua. Teror politik itu didasarkan pada kebencian, kebencian terhadap Basuki-Djarot dan kebencian terhadap mereka yang telah atau akan memilih pasangan itu.

Teror semacam ini tidak diragukan melanggar hak konstitusional warga negara untuk memilih secara bebas dalam pilkada. Teror tersebut bahkan menabrak hak asasi manusia serta mengancam demokrasi.

Larangan menyalatkan jenazah pemilih Basuki-Djarot dilakukan dengan menggunakan argumentasi agama. Argumentasi itu dipakai untuk kepentingan politik.

Terjadi pencampuradukan antara agama yang sakral dan politik yang profan. Berlangsung pencampuradukan antara agama yang suci dan politik yang katanya kotor itu.

Kita tentu saja menyambut positif ketika agama yang bersifat ukhrowi digunakan untuk menjernihkan atau meluruskan segala hal yang bersifat duniawi, termasuk politik. Faktanya, dalam perkara ini, pencampuradukan itu memperkeruh situasi politik, menciptakan perilaku politik tanpa keadaban, dan memecah belah persatuan warga.

Melalui forum ini, kita mencoba menggugah kesadaran siapa pun yang melancarkan teror politik itu untuk segera menghentikannya.

Komnas HAM, Menteri Agama Lukman Saefuddin, Organisasi Keagamaan seperti Gerakan Pemuda Ansor, serta para kandidat juga telah berupaya menggugah akal sehat pelaku teror untuk menyetop perbuatan mereka.

Di sisi lain, aparat hukum harus bertindak. Teror jelas sebentuk kejahatan karena ia mengandung kebencian dan permusuhan serta memorakporandakan ketertiban umum. Bila didiamkan, ia akan dianggap sebagai kebenaran.

Penegakan hukum juga merupakan upaya mengugah akal sehat dan kesadaran. Disebut menggugah akal sehat karena penegakan hukum akan menghadirkan efek jera sehingga orang tidak mengulangi atau melakukan perbuatan serupa.

Kita secara sadar telah menjatuhkan pilihan pada demokrasi sebagai jalan mencapai kemajuan dan keadaban bangsa. Hanya demokrasi beradab yang bisa menjadi instrumen menggapai kemajuan dan keadaban bangsa. Pilkada sebagai wujud paling nyata dari demokrasi semestinya juga berlangsung secara beradab, bebas dari teror-teror politik.