Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANA Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika (Plt. Menkominfo), Moh. Mahfud MD mengungkapkan perkembangan di era digital menimbulkan jenis ancaman baru terhadap kedaulatan negara yang harus diwaspadai TNI dalam melaksanakan pertahanan negara guna mempertahankan kedaulatan. Sekaligus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjaga keselamatan bangsa dari ancaman militer.
Selain itu, sehubungan dengan akan dimulainya tahun demokrasi, Menteri Mahfud MD menekankan netralitas prajurit TNI beserta Keluarga Besar TNI dalam Pemilu. TNI diharapkan dapat menjalankan peran penting dalam melancarkan proses pemilu dan memastikan bahwa pemilu aman bagi seluruh pemilih.
baca juga: Pembentukan Pandu Digital Sasar Pelajar SMK di Denpasar
"TNI dan Polri tetap pada posisi netral, terutama dalam menjaga lalu lintas digital yang (menimbulkan) banyak provokasi di tengah masyarakat dengan tingkat literasi rendah. Kemudian melalui literasi digital, pemerintah juga berharap agar seluruh anggota TNI dapat lebih cerdas, teliti, dan berhati-hati serta menggunakan logika dalam mengamati informasi, khususnya mengenai pemilu yang beredar di ruang publik, baik media nasional maupun digital," kata Mahfud dalam keterangan tertulis pada peluncuran Literasi Digital Sektor Pemerintahan kepada Prajurit TNI, Selasa (13/6).
Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono dalam sambutannya menegaskan bahwa, anggota TNI wajib memerangi konten negatif dan memiliki kecakapan digital untuk memilah informasi demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
"Saya berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kemampuan prajurit dalam bersinggungan di dunia digital. Tidak ada prajurit yang membocorkan rahasia negara, hoax, serta konten yg bertentangan dengan tugas TNI sebagai pemersatu bangsa. Perlu ditekankan pada jajaran semuanya, harus memilah mana yg bisa di-share dan dampaknya terhadap persatuan," jelasnya.
Peluncuran literasi digital ini kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara hybrid di Mabes TNI Cilangkap.
Dalam acara itu juga digelar seminar literasi digital bagi Perwira Tinggi dan Menengah TNI dengan pengisi materi Dosen Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Dr. Sofian Lusa, Dosen Filsafat Universitas Sanata Dharma, Dr. Johanes Haryatmoko dan Budaya Digital oleh Dosen Psikologi Binus University, Dr. Istiani. (N-1)
Serangan terhadap personel yang menjalankan mandat tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan internasional yang berlaku.
zat kimia yang digunakan empat oknum prajurit TNI untuk menyerang Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus yakni campuran air aki bekas dan pembersih karat
Awalnya, hakim bertanya soal Edi yang disebut juga terkena cairan saat menyiram Andrie Yunus. Kemudian, saat hakim menanyakan mana Terdakwa I, Edi tampak melamun.
Empat personel TNI didakwa melakukan penyiraman air keras ke Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus. Motifnya demi memberi efek jera karena dinilai melecehkan institusi.
Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus terungkap di sidang. Oditur menyebut motif dendam terkait isu revisi UU TNI dan narasi antimiliterisme.
Pihaknya telah melakukan serangkaian langkah sejak pertengahan Maret untuk mendalami kasus tersebut.
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut terjadi pengondisian pemenang tender pengadaan barang dan jasa pengelolaan antara pihak Kemenkominfo.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Proses registrasi izin kunjungan jurnalistik yang saat ini berlaku masih dijalankan secara manual dan belum memiliki standar khusus.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved