Berita Terbaru UU Kementerian Negara Hari Ini

MK Tolak Gugatan UU Kementerian Negara: Pemohon tak Punya Kedudukan Hukum

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan pengujian Undang-Undang tentang Kementerian Negara yang diajukan oleh sejumlah pemohon.

Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan Dinilai Tepat untuk Cegah Konflik Kepentingan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara resmi melarang wakil menteri (wamen) rangkap jabatan merupakan hal yang tepat untuk menerapkan prinsip pemerintahan yang baik (good governance)

Gugatan UU Kementerian soal Rangkap Jabatan tidak Diterima MK

MK menyatakan tidak menerima permohonan pengujian materiil UU Kementerian Negara yang mempersoalkan rangkap jabatan wakil menteri

UU Kementerian Negara Digugat, Wakil Menteri tak Boleh Rangkap Jabatan 

pemohon  meminta agar ada penambahan frasa “wakil menteri” dalam Pasal 23 UU 39/2008 yang berkaitan dengan larangan terhadap menteri dalam melakukan rangkap jabatan.

Penambahan Kementerian Jangan Sampai Tumpang Tindih Fungsi

Penambahan kementerian tanpa pertimbangan matang dapat menyebabkan tumpang tindih fungsi, di mana beberapa kementerian berpotensi saling mengganggu.

Prabowo Dituntut Bijak Sikapi Longgarnya Pembentukan Kementerian

Undang-Undang Kementerian Negara bisa menjadi bujuk rayu ketua umum partai untuk meminta jatah kepada Prabowo. Kepentingan rakyat bisa dikebelakangkan jika itu terjadi.

DPR Sahkan UU Kementerian Negara pada Sidang Paripurna

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 

Pemerintah Telah Antisipasi Anggaran Terkait Revisi UU Kementerian Negara

PEMERINTAH menyatakan telah mengantisipasi penambahan anggaran perihal penambahan jumlah kementerian/lembaga dalam pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Presiden Diberi Keleluasaan Tentukan Jumlah Kementerian

Setiap pembentukan kementerian akan disesuaikan dengan kebijakan presiden memperhatikan keselarasan urusan pemerintahan antar kementerian.

DPR Tunggu DIM dari Pemerintah Terkait Revisi UU Kementerian Negara hingga TNI-Polri

DPR RI menunggu daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah terkait empat revisi undang-undang (UU) yang telah ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR.

Presiden Jokowi Beri Lampu Ijo Revisi UU Kementerian

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) sepakat dengan revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sehingga jumlah kabinet pada pemerintahan ke depan tidak dibatasi.

Revisi UU TNI, Polri, dan Kementerian Negara Disepakati Jadi Inisiatif DPR RI

SEBANYAK empat revisi undang-undang disepakati menjadi usul inisiatif DPR RI. Hal ini disepakati dalam Rapat Paripurna ke-18 DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.

DPR Segera Kirim Revisi UU Kementerian, TNI, dan Polri ke Pemerintah

DPR akan segera mengirimkan revisi Undang-undang Kementerian Negara, UU TNI, dan UU Polri ke pemerintah.

Revisi UU Kementerian Membiarkan Presiden Leluasa Gunakan Kekuasaan

BADAN Legislasi atau Baleg DPR RI bangga dapat merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada periode saat ini.

Baleg DPR Segera Paripurnakan Beleid RUU Kementerian Negara

Baleg DPR RI menyetujui naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Buat Unsur Profesional Semakin Minim

Baleg DPR merasa bangga dapat merevisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang diubah berdasarkan putusan MK pada 2012. 

Revisi UU Kementerian Negara Jangan Jadi Ajang Bagi-Bagi Kursi

REVISI UU Kementerian Negara diminta jangan menjadi ajang bagi-bagi kursi. Pembahasan itu harus menyentuh substansi masalah.

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, Begini Tanggapan Ketum REI

Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI akhirnya menyetujui dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang (UU) Kementerian Negara sebagai usulan inisiatif DPR

PDIP Setuju Revisi UU Kementerian : Jumlah Menteri Harus Efesien

Fraksi PDIP memandang dalam penyelanggaraan pemerintahan jumlah kementerian negara harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi.

Wacana Pembentukan Kementerian Baru Beresiko Ganggu Fiskal Negara

Pengamat ekonomi Yanuar Rizki menilai wacana penambahan kementerian baru di masa pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang akan menambah risiko fiskal

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia