Berita Terbaru Uu Kementerian Negara Hari Ini

DPR Tunggu DIM dari Pemerintah Terkait Revisi UU Kementerian Negara hingga TNI-Polri

DPR RI menunggu daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah terkait empat revisi undang-undang (UU) yang telah ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR.

Presiden Jokowi Beri Lampu Ijo Revisi UU Kementerian

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) sepakat dengan revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sehingga jumlah kabinet pada pemerintahan ke depan tidak dibatasi.

Revisi UU TNI, Polri, dan Kementerian Negara Disepakati Jadi Inisiatif DPR RI

SEBANYAK empat revisi undang-undang disepakati menjadi usul inisiatif DPR RI. Hal ini disepakati dalam Rapat Paripurna ke-18 DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.

DPR Segera Kirim Revisi UU Kementerian, TNI, dan Polri ke Pemerintah

DPR akan segera mengirimkan revisi Undang-undang Kementerian Negara, UU TNI, dan UU Polri ke pemerintah.

Revisi UU Kementerian Membiarkan Presiden Leluasa Gunakan Kekuasaan

BADAN Legislasi atau Baleg DPR RI bangga dapat merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada periode saat ini.

Baleg DPR Segera Paripurnakan Beleid RUU Kementerian Negara

Baleg DPR RI menyetujui naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Buat Unsur Profesional Semakin Minim

Baleg DPR merasa bangga dapat merevisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang diubah berdasarkan putusan MK pada 2012. 

Revisi UU Kementerian Negara Jangan Jadi Ajang Bagi-Bagi Kursi

REVISI UU Kementerian Negara diminta jangan menjadi ajang bagi-bagi kursi. Pembahasan itu harus menyentuh substansi masalah.

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, Begini Tanggapan Ketum REI

Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI akhirnya menyetujui dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang (UU) Kementerian Negara sebagai usulan inisiatif DPR

PDIP Setuju Revisi UU Kementerian : Jumlah Menteri Harus Efesien

Fraksi PDIP memandang dalam penyelanggaraan pemerintahan jumlah kementerian negara harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi.

Wacana Pembentukan Kementerian Baru Beresiko Ganggu Fiskal Negara

Pengamat ekonomi Yanuar Rizki menilai wacana penambahan kementerian baru di masa pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang akan menambah risiko fiskal

PDIP dan Gerindra Debat soal Efektivitas Penambahan Menteri Prabowo

Sturman Panjaitan (PDIP) dan Supratman Andi Agtas (Gerindra) berdebat terkait efektivitas penambahan kementerian dalam pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baleg Komitmen Tuntaskan Revisi UU Kementerian Negara

Awiek mengatakan di masa periode DPR saat ini sepakat bahwa undang-undang yang diuji dan diputuskan MK harus dibereskan

PDIP Usul Pelibatan DPR dalam Penentuan Kementerian di Revisi UU Kementerian Negara

PDIP usulkan DPR dilibatkan dalam menentukan jumlah kementerian di revisi UU Kementerian Negara

Dapat Dukungan Fraksi, Baleg Prioritaskan Revisi UU Kementerian Negara

Para anggota Baleg mendukung bahwa sistem presidensial harus diserahkan sepenuhnya kepada presiden, khususnya soal kementerian.

Ini Alasan DPR Kebut Revisi UU Kementerian Negara

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Herman Khaeron membeberkan alasan pihaknya kebut revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara.

Legislator PKS ini Kaget Wacana Penambahan Kementerian Langsung Dibahas di DPR

Mardani Ali Sera kaget soal kegiatan rapat badan legislatif (baleg) yang membahas revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara di DPR, Selasa siang (14/5).

Rencana Penambahan Kursi Menteri, Pakar: untuk Akomodasi Jatah Koalisi

PAKAR hukum tata negara Herdiansyah Hamzah Castro menegaskan rencana penambahan kursi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran hanya demi mengakomodasi jatah koalisi.

Pengamat: Bila Ingin Menambah Kementerian, Presiden Terpilih Harus Mulai Sampaikan Konstruksinya

DIREKTUR Pusat Kajian Politik (PUSKAPOL) FISIP Universitas Indonesia Aditya Perdana mengatakan memang ada persyaratan dan nomenklatur yang disebutkan dalam UU terkait kementerian.

MK Diminta Pisahkan Direktorat Pajak dari Kementerian Keuangan

Uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mempersoalkan Pasal 5 dan Pasal 15 yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting