Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT ekonomi Yanuar Rizki menilai wacana penambahan kementerian baru di masa pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang akan menambah risiko fiskal. Pasalnya, kondisi ekonomi secara global saat ini tidak menentu dengan berbagai tantangan seperti inflasi dan kenaikan suku bunga.
"Penambahan kementerian, akan menambah risiko fiskal atau fiscal cliff," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (15/5).
Menurutnya, penambahan kementerian sama saja menambah anggaran belanja negara. Sementara di sisi lain, penerimaan negara malah tidak stabil akibat tekanan ekonomi global saat ini.
Baca juga : PDIP dan Gerindra Debat soal Efektivitas Penambahan Menteri Prabowo
Untuk itu, sangatlah tidak efisien bila pemerintahan mendatang menaikan anggaran belanja tanpa memperhatikan penerimaan negara.
"Indonesia bisa memasuki jurang fiskal atau fiskal cliff, karena saat tekanan global ke arah uang ketat suku bunga tinggi, inflasi tinggi pangan dan energi, penerimaan negara juga tidak stabil. Sehingga jika belanja tidak dilakukan efisiensi, akan terjadi fiskal cliff," jelasnya.
Dia berharap pemerintah benar-benar menerapkan kebijakan yang tepat dengan memperhitungkan berbagai kemungkinan di masa mendatang. Ekonomi global yang belum stabil, serta potensi menambah buruknya situasi si kawasan juga harus diantisipasi.(Z-8)
Penggunaan fasilitas mewah dari pihak swasta merupakan indikasi kuat adanya gratifikasi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Tuntutan ini merupakan upaya kontrol sosial agar negara tidak lalai dalam menjaga etika pejabat publik.
Persoalan ini bukan sekadar masalah personal, melainkan pertaruhan nama baik institusi negara.
Dugaan penerimaan fasilitas dari pihak swasta oleh pejabat publik merupakan pelanggaran etika serius yang mencederai kepercayaan rakyat.
Kedudukan Polri saat ini merupakan hasil keputusan politik hukum yang telah final.
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
KETUA Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengapresiasi pembangunan 13 proyek hilirisasi II oleh BPI Danantara dan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu (29/4), berikut daftarnya
DINAS Pertanian dan Perikanan Pekanbaru memastikan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto di Kota Pekanbaru pada momen Idul Adha 1446 H dalam kondisi sehat. Sapi simental berbobot nyaris 1 ton
Syahganda menyebut penunjukan Jumhur sebagai awal ‘pertarungan baru’, terutama dalam menghadapi kekuatan oligarki yang dinilai merusak lingkungan.
Partai Ummat juga menyerukan Kementerian Hukum menjaga independensi sebagai lembaga eksekutif yang seharusnya memberikan pelayanan.
Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembangunan flyover di Bekasi guna mencegah kecelakaan kereta api. Anggaran Rp4 triliun disiapkan untuk 1.800 titik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved