Berita Terbaru Tito Karnavian Hari Ini

Pemda Diminta Bikin Terobosan Kreatif untuk Atasi Inflasi

Pentingnya terobosan tersebut sangat diperlukan karena saat ini terjadi kenaikan harga musiman akibat tingginya permintaan barang dan jasa.

Kepatuhan Pajak Bagian Transparansi Peserta Pemilu Disambut Baik Perludem

Perludem menyambut baik usulan mendagri tentang kepatuhan laporan pajak calon pemimpin yang akan berkompetisi di pemilu 2024, sebagai bentuk transparansi.

Tito Harap Isu Stunting tak Terpinggirkan Oleh Persoalan Pemilu

Tito menekankan isu stunting menjadi salah satu penilaian kelayakan calon kepala daerah untuk dipilih kembali atau tidak

IPK Turun, ICW Sebut Sejumlah Menteri Permisif terhadap Korupsi

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, misalnya, sempat berulang kali mengomentari operasi tangkap tangan (OTT) dengan kalimat deskruktif.

Soal Perpanjangan Masa Jabatan Kades, Mendagri: Masih Dikaji

Tim Kemendagri akan melakukan kajian terkait sisi positif dan negatif dari perpanjangan masa jabatan kepala desa, yakni dari awalnya 6 tahun kemudian menjadi 9 tahun.

Mendagri Diminta Evaluasi Penjabat Bupati Muna Barat

IMPMB menuntut Mendagri Tito Karnavian mengevaluasi kinerja Dr, Bahri sebagai Pj Bupati Muna Barat, Sulawesi Tenggara, dan menggantinya dengan pejabat yang lebih berkompeten. 

Mendagri Beri Penghargaan Daerah Terinovatif pada IGA 2022 

Sementara itu, dalam laporannya Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menyampaikan ada lima kategori dalam penghargaan IGA.

Melalui Prangko dan Kode Pos, Pos Indonesia Dukung BNPP Jaga Kedaulatan NKRI 

Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI bersama PT. Pos Indonesia (Persero) meluncurkan Prangko Seri PLBN Tahun 2022.

Mendagri Tegaskan Tidak Ada Pulau di Indonesia yang Dijual

MENDAGRI Muhammad Tito Karnavian menegaskan tidak boleh sejengkal pun pulau di Indonesia dijual untuk dikuasai asing. Regulasi Indonesia secara tegas telah mengatur urusan tersebut.

Belanja Sulawesi Tengah Rendah, Mendagri: Padahal Pendapatannya Tinggi

Pendapatan wilayah Sulawesi Tengah cukup tinggi, yakni sudah 81% dari target APBD. Sementara itu, belanja daerah hingga saat ini baru mencapai 44%.

Kemendagri Dorong Daerah Percepat Selesaikan Batas Desa

Berdasarkan data yang dihimpun Kemendagri, dari 74.961 desa, baru 2.111 di antaranya atau 2,8% yang tersebar di 57 kabupaten pada 21 provinsi telah mengesahkan batas desa

Pesan Mendagri untuk Tiga Pj Gubernur Papua Baru: Jaga Stabilitas

Menurut Mendagri Tito, pembangunan di suatu wilayah tidak dapat berjalan lancar, jika pemimpin daerah tidak menjaga stabilitas politik pemerintahan.

Mendagri Resmikan Tiga Provinsi Baru di Papua

Peresmian itu ditandai dengan pemukulan tifa oleh Tito bersama Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan beberapa pejabat.

Musabaqah Tilawatil Quran Korpri VI Tingkat Nasional Resmi Dibuka Mendagri

MTQ Korpri VI tingkat Nasional dibuka secara resmi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian bersama Ketua Umum DP Korpri Nasional, Zudan Arif Fakhrullah, Senin malam (7/11) di Padang.

Mendagri Sebut Kinerja Pj Gubernur DKI Jakarta akan Dievaluasi3 Bulan Sekali

“Kami nanti akan evaluasi per 3 bulan. Setelah 1 tahun bisa diteruskan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda tergantung dari hasil evaluasi.”

Mendagri Lantik Heru Budi Hartono Sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta

Jokowi telah menitipkan tiga isu prioritas kepada Heru dalam menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur DKI nanti, yakni penanganan banjir, tata ruang, dan kemacetan lalu lintas.

Mendagri Tekankan ASN tak Boleh Berpolitik Praktis

Tito mengatakan ASN adalah tenaga profesional yang menjadi motor pemerintah. Sehingga ASN harus fokus melayani masyarakat terlepas dari siapapun pemimpin yang terpilih.

Soal Kewenangan Pj Kepala Daerah Mutasi ASN, Tito: Tidak Benar

"Isu yang berkembang seolah-olah Mendagri memberikan kewenangan penuh, tidak terbatas kepada kepala daerah untuk melakukan pemberhentian dan mutasi jabatan, tidak benar,"

NasDem Minta Mendagri Cabut SE Soal Pj Kepala Daerah karena Dinilai Otoritarian

"Hendaklah Mendagri tidak mengambil kebijakan yang dapat menjerumuskan Presiden lewat ketentuan yang dapat menimbulkan polemik dalam kehidupan bernegara kita."

Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Melalui Regsosek

Pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) merupakan titik utama dalam perjalanan panjang Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia