Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KPK mengklaim memiliki bukti kuat untuk praperadilan melawan Hasbi Hasan. Namun saat ini timnya sedangn sibuk tangani perkara lain.
Fee yang diberikan Rijatono Lakka kepada Lukas Enembe sebesar Rp34 miliar dalam bentuk aset. Ini daftarnya.
Jaksa mendakwa Lukas Enembe menerima suap dan gratifikasi mencapai Rp46,8 miliar.
Lukas Enembe langsung protes setelah jaksa penuntut umum pada KPK membacakan nilai suap yang diterimanya.
PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung menggelar sidang putusan terhadap dua penerima suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).
Rijatono Lakka terbukti bersalah menyuap Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe dan divonis 5 tahun penjara. Selain itu dia didenda Rp250 juta.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan terkait dugaan rasuah di Kementerian Pertanian (Kementan). Perkara itu diusut berdasarkan laporan masyarakat
Dalam kabar yang beredar, kasus ini menyeret pejabat tinggi di Kementan. Penyelidikan disebut dimulai pada awal 2023.
Rijatono Lakka yang menyuap Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe akan mendengarkan vonisnya hari ini di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
KPK mengultimatum saksi pengurus Partai Demokrat Papua Yohana Delaflata untuk kooperatif terkait kasus Ricky Ham Pagawak.
kubu Lukas Enembe disarankan memanfaatkan pengadilan Tipikor untuk melakukan pembuktian terbalik kasus dugaan suap dan gratifikasi.
Usai OTT di MA, Hasbi Hasan sempat menemui Jaksa Dody W Leonard Silalahi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai potensi jual beli jabatan aparatur sipil negara (ASN) masih akan terjadi, apabila pemerintah tidak membuat aturan yang jelas.
MAHKAMAH Agung (MA) bisa menonaktifkan Hasbi Hasan dari jabatannya sebagai Sekretaris MA setelah menjadi tersangka kasus dugaan suap.
"Apakah bisa dilakukan pemanggilan paksa? Yang sesuai ketentuan undang-undang, bisa," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata
KPK meyakini sekretaris MA hasbi hasan menerima jatah miliaran rupiah dari suap penanganan perkara.
KPK memastikan Dadan Tri Yudianto tetap hadir dalam persidangan praperadilan terkait penetapan tersangka dalam kaus dugaan suap penanganan perkara di MA.
KPK mempertimbangkan menjerat Dadan Tri Yudianto dengan pasal TPPU.
Dadan bakal mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Kavling C1. Penyidik bisa memperpanjang upaya paksa itu jika dibutuhkan nanti.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi, Selasa (6/6).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved