Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Mahkamah Konstitusi mengundang saksi dari KPK,KPU, Bawaslu, dan Ditjen Pemasyarakatan terkait pemeriksaan lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Boven Digoel hari ini.
Permohonan ini diajukan terhadap Keputusan Termohon tertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB sehingga permohonan ini telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan
Pelantikan sembilan kepala daerah hasil pilkada 2020 di Nusa Tenggara Timur (NTT) diundur karena masih ada sejumlah sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
KPU menyebut sebanyak 30 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHP) Pilkada 2020 tidak bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Banyak gugatan yang dinyatakan oleh majelis tidak dapat diterima sebab permohonan diajukan lebih dari tiga hari.
Mayoritas perkara dinyatakan tidak dapat diterima dan ada pula yang dicabut oleh pemohon.
Dari 134 permohonan sengketa Pilkada 202 yang diterima MK, diperkirakan ada 96 perkara yang potensial lanjut ke tahap persidangan dan pembuktian.
KPU Sumbawa menampik dalil adanya sikap partisipan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah untuk memenangkan salah satu paslon Pilkada Kabupaten Sumbawa.
Dua paslon Bupati/Wabup Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah yang menggugat hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi berharap menang.
Paslon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, Kendari nomor urut 1 Arhawi-Hardin La Omo menggugat di Mahkamah Konstitusi (MK) agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 240 TPS.
Sebanyak empat daerah dari 9 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020 di Riau telah menetapkan calon terpilih. Sedangkan 5 daerah lainnya masih diproses di MK.
Paslon Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit-Indra Catri meminta KPU Sumbar menganulir perolehan suara pasangan Mahyeldi-Audy Joinaldy
KPU di empat Kabupaten di Sulawesi Tenggara membuka kotak suara hasil Pilkada 9 Desember 2020 untuk pembuktian persidangan di MK pada 27 Januari 2021.
Mahkamah Konstitusi telah menyiapakan skema pelaksanaan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2020 dan dibagi menjadi tiga panel.
Salah satu dalil yang perlu MK cermati terkait proses penegakan hukum yang dimanfaatkan untuk menggemboskan hasil suara salah satu pasangan calon.
Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai membacakan putusan perselisihan hasil Pileg 2019. Tercatat 106 perkara ditolak dan 12 perkara dikabulkan sebagian oleh majelis hakim MK.
MK mengabulkan 12 gugatan dari 250 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019. Jumlah tersebut lebih sedikit ketimbang pada Pileg 2014 sebanyak 23 gugatan dikabulkan.
Dari 260 perkara yang diregister, MK menolak 106 perkara. Pun terdapat 99 perkara yang tidak dapat diterima, 33 perkara gugur dan 10 perkara ditarik kembali.
Dari fakta hukum yang didapati MK, Evi tidak melanggar aturan tersebut. Farouk juga tidak bisa membuktikan adanya politik uang dan penggelembungan suara oleh Evi saat pemilu kemarin.
MK baru mengabulkan sebagian pada 10 gugatan dan lebih dari 70 gugatan ditolak
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved