Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
“Nasib kita adalah keputusan kita,” tegasnya dengan nada lantang dalam pidato sebagai Sekjen AMAN terpilih pada penutupan Kongres Masyarakat Adat Nusantara Keenam
Menurutnya, anggota atau pengurus AMAN yang merupakan anak adat dari berbagai wilayah adat di Indonesia, tidak layak bergabung dengan partai seperti itu
Mereka yang bersuara di media sosial masih terus dibayangi UU ITE yang bisa kapan saja menjerat Masyarakat Adat yang bersuara kritis.
Masyarakat Adat yang telah diajukan Aliansi Masyarakat Nusantara pun hingga kini belum disahkan Pemerintah dan DPR RI.
PRESIDEN Jokowi berkali-kali menggunakan simbol dan ritual adat dalam rencana megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Kita tentu tidak ingin nasib yang dialami salah satu suku yang bermukim di kawasan hutan hutan Amazon itu menimpa suku-suku yang ada di Nusantara.
RUU Masyarakat Adat yang merupakan jalan untuk memastikan masyarakat adat dapat menikmati hak-hak konstitusionalnya dan menjadi warga negara yang seutuhnya, dapat segera disahkan.
PENDIRI Pusat Kajian Otonomi Daerah FH UK) Dr. Teras Narang mengatakan, RUU Masyarakat Adat segera diundangkan karena amanat konstitusi.
PERJUANGAN untuk meningkatkan kesadaran dan melindungi hak-hak masyarakat adat perlu didukung dengan undang-undang.
HARI Masyarakat Adat Internasional diperingati hari ini, setiap 9 Agustus. Lantas, seperti apa kondisi masyarakat adat di Indonesia?
Komite CEDAW 2022 telah merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan publik pada semua tingkatan.
PARA raja dan sultan yang tergabung dalam Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) mendorong pemerintah dan DPR RI untuk secepatnya menuntaskan pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi UU.
WAKIL Ketua Baleg DPR RI, Willy Aditya menyebutkan nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat (MHA) sudah satu tahun lebih diselesaikan di Baleg.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat (MHA) diharapkan bisa mengurai permasalahan yang terjadi pada masyarakat adat.
Presiden disebut telah berkomitmen melanjutkan proses legislasi RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat.
RUU Masyarakat Hukum Adat dan RUU Perlindungan PRT adalah RUU dengan status usulan DPR dan sudah selesai dilakukan pengharmonisasian, dan pembulatan dan pemantapan konsepsi di Baleg.
Dia menegaskan RUU Perlindungan PRT dan RUU Masyarakat Hukum Adat sudah dimasukkan kembali ke dalam Prolegnas Prioritas 2021. Karena semua syarat sudah terpenuhi
Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat dirasa penting sebagai payung hukum kepentingan masyarakat adat yang sering terabaikan bahkan terdiskriminasi.
Gus AMI mengatakan kendati konstitusi dan sejumlah UU telah menjamin hak masyarakat hukum adat, tapi praktiknya ketentuan itu belum dipenuhi.
Pembahasan RUU Masyarakat Adat diharapkan bisa segera diselesaikan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved