Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DPR semesinya dapat menjadi garda terdepan untuk menyaring kebijakan-kebijakan yang kontroversi untuk rakyat.
IKATAN Dokter Indonesia (IDI) menegaskan tidak memonopoli Surat Izin Praktik dokter. Sebab, pihak yang mengeluarkan SIP itu adalah pemerintah daerah.
Indonesia mengalami kemunduran demokrasi karena lembaga negara eksekutif, legislatif dan yudikatif cenderung menghalalkan segala cara.
Salah satunya menghapus ruang lingkup organisasi profesi muatan RUU Kesehatan yakni dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) 37 dan DIM 2044 sampai dengan 2047 Pasal 315.
DPR justru memulai inisiatif untuk memperbaiki UU yang ada sehingga pasal-pasal terkait perlindungan hukum ini menjadi lebih baik
Yahya menjelaskan industri tembakau telah menjadi bagian integral dari sejarah dan kebudayaan Indonesia selama lebih dari seratus tahun.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) didorong mengevaluasi aturan mengenai produk tembakau di Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan (RUU Kesehatan)
USAI demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang dilakukan oleh lima organisasi profesi kesehatan, RUU itu kini dalam pembahasan bersama di DPR.
RUU Kesehatan dianggap menjadi solusi sulitnya mendapatkan pendidikan dokter spesialis bagi dokter-dokter muda lewat kebijakan pendidikan berbasis rumah sakit. Benarkah demikian?
Peserta didik yang mengikuti pendidikan berbasis rumah sakit tidak perlu membayar biaya pendidikan karena akan dianggap sebagai dokter magang atau bekerja.
PP Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Iqbal Mochtar menilai diperlukan peran pemerintah daerah untuk membantu produksi dokter di daerah-daerah.
Fraksi PKS akan terus mengawal proses pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law yang sekarang tengah digodok Panja Komisi IX DPR RI.
Aspirasi dan tuntutan yang disampaikan oleh dokter dan nakes melalui demonstrasi dan aksi lainnya tidak boleh disepelekan.
KETUA Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Prof Tjandra Yoga Aditama menilai banyak pasal dalam RUU Kesehatan yang menimbulkan kontroversi.
ANGGOTA Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengungkapkan apabila melihat dari kebutuhan hukum, Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan penting untuk segera disahkan.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan perbedaan pandangan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dapat diselesaikan dengan beradab atau sopan.
Dokter rela tidak melakukan praktik demi ikut demo tolak RUU Kesehatan
Ia mengaku bahwa pelayanan kesehatan tetap berjalan seperti biasa karena perwakilan dari PB IDI Siduarjo hanya 5 orang
Ada lima organisasi profesi kesehatan yang mengikuti unjuk rasa termasuk Ikatan Dokter Indonesia.
Pengesahan RUU Kesehatan akan mencabut empat UU, yakni UU Tenaga Kesehatan (99 pasal), UU Praktik Kedokteran (88 pasal), UU Kebidanan (80 pasal), dan UU Keperawatan (66 pasal).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved