Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Rizieq menolak ikut sidang secara daring. Dia tegas ingin sidang secara tatap muka atau offline.
Tim pengacara mantan pimpinan FPI, Rizieq Shihab awalnya tak diperbolehkan masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada sidang pembacaan dakwaan oleh polisi pada Jumat (19/3) pagi.
Melalui pendekatan persuasif, personel Polwan akhirnya dapat menghalau ibu-ibu massa pendukung Rizieq itu dari depan PN Jakarta Timur.
Hakim lalu geram dan menyemprot JPU yang berada di ruangan, karena tidak bisa mengatur Rizieq.
Kuasa hukum Rizieq yang hadir dalam persidangan itu tampak menunjuk sambil berteriak memaki majelis hakim dan jaksa penuntut umum.
Aziz menilai sidang perdana itu diwarnai sejumlah kendala teknis. Ia menilai Rizieq perlu dihadirkan secara langsung di pengadilan.
Melalui pengeras suara, petugas kepolisian berulang kali mengingatkan simpatisan agar memakai masker dan tidak berkerumun.
PN Jakarta Timur juga telah menunjuk dua tim Majelis Hakim yang akan mengadili Rizieq Shihab dan tujuh terdakwa lain dengan enam berkas perkara.
Tak hanya itu, Direktorat Tindak Pidana (Dit Tipidum) Bareskrim Polri juga meminta pihak TP3 membawa bukti terkait adanya eksekutor lain.
Saksi yang akan diperiksa penyidik ialah saksi yang dapat memperjelas kasus yang menyebabkan empat laskar FPI tewas.
Rusdi berharap masyarakat paham terkait kondisi Rizieq yang disidang secara virtual.
Pihaknya telah meminta turunan BAP itu ke Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.
Hal tersebut diutarakan Mahfud MD lantaran tim bentukan Amien Rais itu tidak memercayai hasil rekomendasi yang dirilis Komnas HAM.
Argo menjelaskan, penghentian kasus ini mengacu pada Pasal 109 KUHP karena tersangka sudah meninggal dunia.
Sengketa lahan sebaiknya diselesaikan secara hukum.
Penanganan kasus demi menjaga keutuhan aset negara.
Gugatan perdata tidak akan mengganggu proses hukum pidana.
Pengungkapan diperlukan penguatan alat bukti.
Kuasa hukum para tersangka, Aziz Yanuar menyebut bahwa penahanan dilakukan oleh JPU yang telah diserahterimakan lewat Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
Rusdi mengatakan pihaknya telah menyerahkan total 8 tersangka dari tiga kasus tersebut ke Kejagung.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved