Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
"Dalam konteks kewenangannya, baik PPATK sebagai penyidik maupun sebagai institusi negara mempunyai kewenangan yang salah satunya memblokir rekening yang mencurigakan."
"Tidak semua transaksi dalam jumlah besar itu pencucian uang. Ini bahaya. Yang bisa memutuskan apakah itu pencucian uang atau bukan, hanya hakim."
KPK kembali memeriksa eks pejabat Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo (RAT) bersama istrinya Ernie Meike Torondek, Jumat (24/3). Keduanya kompak tutup mulut.
Rencana DPR tersebut merupakan upaya untuk menjaga transparansi keuangan negara sekaligus membuka secara terang benderang polemik tersebut.
Pembentukan pansus akan bergantung pada keterangan Mahfud MD dan Sri Mulyani dalam rapat lanjutan yang dijadwalkan berlangsung Rabu (29/3).
DPR berpeluang menggunakan hak angket pada kasus transaksi mencurigakan senilai lebih dari Rp349 triliun.
KPK tidak bisa menindaklanjutii semua laporan dari PPATK.Pasalnya mereka memiliki keterbatasan kewenangan.
Pembentukan pansus transasksi mencurigakan tergantung rapat antara komisi III, menopolhukam, menkeu, dan PPATK.
Salah satunya ialah lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang kedapatan melakukan pencucian uang dengan berkedok sebagai lembaga amal.
DPR diminta segera membuat panitia khusus (pansus) skandal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Desakan itu untuk menguji keseriusan DPR.
Kepala PPATK menepis tudingan adanya unsur politis terkait laporan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun
Komisi III DPR merasa belum puas atas keterangan Menko Polhukam Mahfud MD dan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana terkait dugaan aliran uang senilai Rp349 triliun di Kemekeu.
Rapat kerja guna membuka informasi yang seterang-terangnya kepada publik tentang isu transaksi keuangan mencurigakan Rp349 triliun di lingkungan Kemenkeu.
Ketua PPATK mengatakan transaksi mencurigakan senilai lebih Rp349 triliun di Kemenkeui tidak terjadi. Transaksi itu terkait impor-ekspor dan perpajakan.
Sri Mulyani memaparkan 300 surat dari PPATK terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023.
Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menekankan bahwa polemik antara Mahfud MD, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Sri Mulyani harus segera disudahi.
Komisi III DPR bakal memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan aliran uang Rp300 triliun di Kemenkeu harus ditindaklanjuti. Ia siap bahas dengan DPR.
ASOSIASI Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia (APPUI), menggelar Indonesia Remittance Forum 2023, yang dihadiri oleh anggota asosiasi, Bank Indonesia, dan PPATK.
Yenti Garnasih meminta pejabat negara untuk memperbaiki komunikasi publik dan jangan memperkeruh masalah, termasuk terkait transaksi mencurigakan Rp300 triliun.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved