Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) didukung untuk terus memelototi aliran dana mencurigakan selama pemilihan umum (pemilu). Kinerja instansi tersebut dinilai penting untuk mencegah korupsi dalam pesta demokrasi.
“Dukungan mahasiswa terhadap PPATK untuk terus mengawal, dan memberantas, dan pengawasan terhadap aliran dana yang mencurigakan selama pemilu berlangsung,” kata Koordinator Barisan Mahasiswa Indonesia (BIMA) Riyadi melalui keterangan tertulis, Kamis (25/1).
Menurut Riyadi, transaksi janggal dalam pemilu tidak bisa disepelekan. Apalagi, kata dia, jika uang yang mengalir terafiliasi tindakan pidana. Karenanya, pemantauan penuh dari PPATK dinilai dibutuhkan.
Baca juga: PPATK Diminta tidak Takut Bongkar Aliran Janggal ke Rekening Parpol
“Jika ada lembaga yang konsisten untuk tetap berdiri sebagai penyelamat bangsa maka harus didukung penuh oleh seluruh elemen,” ujar Riyadi.
PPATK juga diharap tidak takut dengan seluruh bentuk intimidasi karena mengungkap aliran janggal dalam pemilu. Masyarakat diharap tetap memberikan dukungan kepada instansi tersebut.
Baca juga:
KPK Pelajari Kabar Kepala PPATK Tak Jujur Isi LHKPN
“Mari kita dukung PPATK dan menyelamatkan PPATK dari gangguan-gangguan yang ada,” tutur Riyadi. (Medcom/Z-7)
KEPALA PPATK Ivan Yustiavandana memaparkan transaksi judol berdasarkan usia di bawah 11 tahun sebanyak 1.160 anak dengan angka sudah menyentuh Rp3 miliar lebih frekuensi 22 ribu transaksi.
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat wilayah-wilayah yang paling banyak melakukan deposit atau terlibat dalam transaksi judi online (judol),
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menegaskan pemerintah tidak takut pada sosok berinisial T yang diduga menjadi pengendali judi online.
MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah berhasil menutup lebih dari 2,6 juta situs judi online.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, meminta kepada DPR untuk memberikan kewenangan investigasi judi online kepada PPATK.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
PPATK mencatat aliran dana 5.000 rekening yang diblokir terkait judi online mengalir ke luar negeri.
PPATK diminta tidak takut membongkar aliran dana janggal ke rekening partai politik (parpol). Instansi itu diharap berani memberikan tindakan meski masa kampanye sedang berlangsung.
DIREKTUR PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama, enggan berkomentar soal dugaan aliran uang pada kasus dugaan korupsi pengerjaan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G
Platform ini menjadi fasilitator penting untuk transaksi intra-perusahaan dalam negeri dan lintas batas.
Kementerian Keuangan siap melakukan koordinasi dan konsolidasi data mengenai aliran dana sebesar Rp349 triliun seperti diungkap Menkopolhukam Mahfud MD.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved