Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Ghufron mengatakan politik uang masih berpotensi terjadi dalam pemilu untuk memenangkan pihak tertentu. Hal itu mengotori proses politik yang berintegritas.
Komisioner KPU RI Idham Holik menuturkan tentunya fenomena politik yang akan menjadi tantangan bagi pihaknya.
Bambang Widjojanto menyebutkan indikasi kecurangan terkait politik uang pada Pemilu 2024 mendatang sangat sulit untuk dihindari.
Para profssor prihatin bila merujuk pada berbagai kasus hukum para pejabat publik, pelanggaran moral dan etika serta praktik koruptif para pemimpin di berbagai tingkatan.
Alex mengatakan biaya yang besar itu memberatkan para calon. Apalagi, proses kampanye tidak ada yang gratis.
Makin tajamnya penggunaan politik identitas dan polarisasi masyarakat berbasis agama yang diakibatkan oleh Pemilu menjadi keprihatinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Berdasarkan rilis Transparency International, IPK Indonesia tahun ini meningkat, dari skor 37 pada tahun lalu menjadi skor 38, dengan perbaikan peringkat dari 102 menjadi 96.
Desa antipolitik uang dan desa pengawasan partisipatif yang menjadi rintisan itu dikembangkan Bawaslu Klaten dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum serentak 2024.
Korupsi sebagai bagian dari permasalahan kejahatan, telah menjadi suatu dagangan politik.
Dalam banyak riset, ditemukan bahwa sistem proporsional terbuka itu memiliki potensi yang lebih besar dalam meningkatkan faktor penggunaan politik uang dalam pemilu.
Seorang bupati yang menang dapat menghabiskan sekitar Rp28 miliar dan seorang gubernur terpilih menghabiskan Rp166 miliar.
Aturan anti-pencucian uang yang baru mengharuskan para pedagang barang seni dan barang antik di Inggris dan UE, mencatat identitas pembeli.
Di tengah masyarakat Indonesia yang masih berproses, hukum menjadi sesuatu yang dominan. UU harus dibangun untuk mencegah kedaulatan uang.
SUBSTANSI sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2020, di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya mengenai perselisihan hasil suara.
PILKADA 2020 tinggal menunggu hasil perhitungan suara. Namun, dugaan tindak pidana pemilihan yang tengah ditangani Bawaslu terus berjalan.
Sejak awal Bawaslu sudah menduga masa tenang akan dimanfaatkan untuk politik uang. Makanya hal ini segera diantisipasi dengan program patroli pengawasan.
BADAN Pengawas Pemilu Kota Depok menelusuri laporan dugaan praktik politik uang yang terjadi di Pilkada Depok
Terdapat persoalan klasik yang kembali terulang, antara lain politik uang.
Politik uang itu diduga dilakukan pasangan nomor urut 02, yang memenangkan Pilkada pada 9 Desember 2020.
Dari total 211 dugaan politik uang itu, 27 di antaranya telah masuk ke penyidik kepolisian. Kemudian 78 masih diproses Bawaslu dan 106 dihentikan penanganannya.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved