Berita Terbaru Pemerintah Pusat Hari Ini

DPR Minta Pemerintah Klarifikasi Lokasi Tanah PSN di Pulau Rempang

Guspardi Gaus mengungkapkan, pihaknya banyak menerima laporan mengenai pendekatan-pendekatan anarkis yang dilakukan oleh aparat kepada masyarakat Rempang.

DPR Klaim Telah Optimal Lakukan Fungsi Pengawasan Terhadap Program Pemerintah

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR RI telah melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah dalam melaksanakan undang-undang.

Anggota DPR Tegur Pemerintah yang Lanjutkan Program Food Estate

Program food estate terbukti gagal dan bahkan masuk kategori ‘kejahatan lingkungan’ akibat dari rusaknya ekosistem dan keseimbangan alam.

Asprindo Apresiasi Wacana Penghapusan Kredit Macet UMKM

Langkah pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM dapat meningkatkan geliat perekenomian nasional dan merupakan wujud keadilan.

Hotel Pemerintah RI di Mekah Bisa Mudahkan Pelayanan Haji

Pada 2013 pemerintah  Indonesia bersama pihak ketiga pernah merintis membangun hotel untuk jamaah haji di kawasan Misfalah, sekitar 2 kilometer dari Masjidil Haram.

DPR Minta Pemerintah Tak Sembrono Buka Larangan Ekspor Pasir Laut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.membuka kembali larangan ekspor pasir laut yang sudah 20 tahun ditutup.

Puan Maharani Puji Prestasi Putri Ariani di Ajang America's Got Talent

Ketua DPR RI Puan Maharani kembali mengingatkan pentingnya dukungan untuk kalangan penyandang disabilitas.

Indonesia Dukung Penuh dan Aktif bagi Terbentuknya 'Plastic Treaty'

Platic Treaty merupakan salah satu upaya dan dukungan internasional dalam menyelesaikan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh polusi plastik yang telah menjadi isu global.

Pemerintah Segera Bahas RUU PPRT dengan DPR RI

Secara pentahapan, Kemenaker memulai konsolidasi internal sejak 5 April 2023, hingga pembahasan panitia antar K/L yang selesai pada 5 Mei 2023. 

Aprindo Tagih Utang Pemerintah Terkait Program Minyak Goreng Murah

Aprindo akan menghentikan suplai MinyaKita sebagai program pemerintah untuk menyediakan minyak goreng murah untuk rakyat.

Bebaskan Pilot Susi Air, Pemerintah Harus Kirim Negosiator

Sejauh ini, pihak TNI telah berkomunikasi dengan tokoh adat agar Philips dapat bebas.

Baleg DPR Laporkan Hasil Pemantauan atas UU tentang Pengelolaan Sampah

Perlu ada kebijakan afirmatif dari Presiden, kementerian dan kepala daerah terkait alokasi anggaran pengelolaan sampah supaya masuk menjadi alokasi anggaran prioritas.

JK: Ceramah di Indonesia Jauh Lebih Bebas dari Negara lain

Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Muhammad Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan aturan ceramah di di masjid di Indonesia jauh lebih longgar dibandingkan dengan di negara-negara lain.

DPR: Kehadiran Pemerintah Penting dalam Penjaminan Keberagaman di Provinsi Bali

Menurut Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yahman, pemerintah hendaknya mengelola keberagaman menjadi sebuah persatuan yang dalam hal ini berkaitan dengan masalah anggaran.

Beri Layanan Pasien Covid-19, Good Doctor Raih Penghargaan PPKM Award

Good Doctor Technology Indonesia (Good Doctor) telah melakukan berbagai upaya komprehensif untuk mendukung pemerintah dalam mengendalikan pandemi ini.

Pemerintah Akan Awasi Gerak-Gerik ASN di Media Sosial

PEMERINTAH akan mengawasi gerak-gerik Aparatur Sipil Negara (ASN) di media sosial. Pengawasan tersebut dilakukan dalam rangka menjamin netralitas ASN dalam pemilu

Organisasi Pemangku Adat Tagih Janji Pemerintah Soal Tanah Ulayat

KPASI) yang menghimpun raja, sultan, ratu, dan pemangku adat seluruh Indonesia berharap pemerintah memberikan perhatian yang serius hak pengelolaan tanah ulayat.

Peran Humas Pemerintah dalam Tingkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Kebijakan Pemerintah

Meningkatkan kesadaran tentang kebijakan pemerintah sangat penting untuk memastikan kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan baik dan memperoleh dukungan yang memadai dari masyarakat.

Tiga Upaya Pemerintah dalam Penanganan Korupsi

Mahfud MD menyebutkan upaya pemerintah dalam penanganan korupsi meliputi sinkroniasai undang-undang ataui penataan regulasi, pembinaan SDM serta digitalisasi pemerintahan

Brigade Nasional Dukung Pemerintah Berantas Radikalisme dan Intoleransi

Ketua Umum DPP Brigade Nasional, Reni Lubis, mengatakan kebhinekaan yang koyak dengan adanya upaya memecah belah bangsa tidak bisa didiamkan begitu saja.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting