Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ASOSIASI Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengajak para produsen untuk bisa merebut peluang masuk pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah lewat gelaran Apkasi Procurement Network 2023 Expo & Forum (APN 2023).
Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang mengatakan APN 2023 mengusung tema Produk Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri yang selaras dengan harapan Presiden Joko Widodo agar pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) lebih mengutamakan penggunaan produk-produk dalam negeri.
Baca juga: Rakornas LKPP dan IPFE 2023 Dorong Transformasi Pengadaan
"Dalam kerangka inilah, penyelenggaraan APN 2023, Apkasi berharap, pertama, para end user di lingkungan pemerintahan dapat melihat secara langsung berbagai produk-produk Indonesia yang merupakan solusi kebutuhan di pemerintah daerah," katanya dalam keterangan, di Jakarta, Rabu (8/11).
APN 2023 mengusung konsep mempertemukan produsen barang dan jasa dengan pengguna anggaran atau end user.
Sarman mengatakan pemerintah daerah didorong berbelanja melalui mekanisme e-katalog dalam kegiatan PBJP karena platform tersebut membuat proses lebih cepat, terukur dan transparan.
Ia juga berharap pemerintah daerah, khususnya pejabat kegiatan PBJP dapat mengenal lebih dekat para produsennya.
"Bisa konsultasi dulu, bertanya mengenai spesifikasi barang atau jasa yang diperlukan sehingga saat belanja mereka sudah yakin dengan apa yang akan dibeli," ujar Sarman.
Baca juga: Aplikasi E-Procurement Tingkatkan Efisiensi Proses Pengadaan Barang dan Jasa
APN 2023 akan diisi dengan serangkaian forum yakni produsen diberikan panggung untuk menjelaskan lebih detail mengenai barang atau jasa yang dipamerkan kepada para end user pengguna anggaran.
Apkasi juga memfasilitasi sebanyak 416 anggota pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia untuk bisa lebih dekat dengan para penyedia barang dan jasa.
"Jika selama ini mereka hanya melihat produknya melalui etalase e-katalog saja, kini mereka bisa bertemu dan berinteraksi langsung," katanya.
Adapun sasaran utama pengunjung adalah para end user atau pengguna anggaran, jadi bukan masyarakat umum. Pasalnya, para end user inilah yang mengetahui anggaran di daerahnya dan akan dibelanjakan ke mana sesuai dengan kebutuhan di lingkungan pemerintah daerah masing-masing.
"Kita akan undang para organisasi perangkat daerah, termasuk rumah sakit daerah, puskesmas serta dinas-dinas lainnya," tuturnya.
Baca juga: Pengadaan Barang dan Jasa Ikut Tren E-katalog
Kegiatan APN 2023, lanjut Sarman, telah mendapat dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kadin Indonesia.
Project Manager APN 2023 Syaifuddin Kay menambahkan akan banyak ragam kegiatan di ajang APN 2023. Selain kegiatan expo, APN 2023 akan dimeriahkan dengan kegiatan talkshow, forum dan business matching yang untuk tahun ini akan lebih diprioritaskan pada sektor alat-alat kesehatan.
APN 2023 merupakan salah satu program kerja unggulan Apkasi yang tahun ini digelar untuk keempat kalinya. Kegiatan APN 2023 akan dilaksanakan pada 27-28 November 2023 bertempat di Hall A Balai Sidang Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. (Ant/S-2)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sebagai tersangka kasus dugaan rasuah di wilayahnya
Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan komitmennya untuk secara menyeluruh mengawasi jalannya program dan kegiatan di Kemnaker.
Ditreskrimsus Polda Sumbar mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, senilai Rp 4,9 miliar.
Untuk mencegah praktik korupsi, LKPP merilis katalog elektronik versi 6. Ia berharap melalui katalog elektronik versi 6.
KPK kembali membuka kasus korupsi di PT Telkom Group (Persero) yang kali ini menyoroti kerugian negara dari kasus dugaan pengadaan barang dan jasa fiktif.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengadakan acara Temu Bisnis dan Sosialisasi Travel Fair untuk mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal berpartisipasi dalam pengadaan digital
MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut sebanyak 19 ribu lebih situs milik pemerintah pusat hingga daerah disusupi iklan judi online (judol).
Jika penempatan dokter dan tenaga kesehatan lainnya dikendalikan oleh pemerintah pusat, dokter dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah bisa mendapat kepastian karier dan insentif.
PCNU Bawean mendesak pemerintah pusat dan daerah lebih serius memperhatikan kesehatan pengungsi korban gempa. Karena hingga saat ini banyak pengungsi yang di tenda darurat.
Tantangan terbesar di kita (Indonesia) ini, masing-masing sektor sebaiknya tidak over sektoralism, perlunya pengoptimalan yang lebih efisien termasuk pada tata kelola sawit.
SelaPada 2020 lalu, LEAP juga berhasil terpilih menjadi lembaga pelatihan mitra yang memberi pelatihan digital marketing untuk program pelatihan prakerja dari pemerintah.
KMB Bogor Raya menyatakan dukungan dan kesiapannya mengawal kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang pro terhadap masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved