Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ASOSIASI Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengajak para produsen untuk bisa merebut peluang masuk pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah lewat gelaran Apkasi Procurement Network 2023 Expo & Forum (APN 2023).
Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang mengatakan APN 2023 mengusung tema Produk Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri yang selaras dengan harapan Presiden Joko Widodo agar pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) lebih mengutamakan penggunaan produk-produk dalam negeri.
Baca juga: Rakornas LKPP dan IPFE 2023 Dorong Transformasi Pengadaan
"Dalam kerangka inilah, penyelenggaraan APN 2023, Apkasi berharap, pertama, para end user di lingkungan pemerintahan dapat melihat secara langsung berbagai produk-produk Indonesia yang merupakan solusi kebutuhan di pemerintah daerah," katanya dalam keterangan, di Jakarta, Rabu (8/11).
APN 2023 mengusung konsep mempertemukan produsen barang dan jasa dengan pengguna anggaran atau end user.
Sarman mengatakan pemerintah daerah didorong berbelanja melalui mekanisme e-katalog dalam kegiatan PBJP karena platform tersebut membuat proses lebih cepat, terukur dan transparan.
Ia juga berharap pemerintah daerah, khususnya pejabat kegiatan PBJP dapat mengenal lebih dekat para produsennya.
"Bisa konsultasi dulu, bertanya mengenai spesifikasi barang atau jasa yang diperlukan sehingga saat belanja mereka sudah yakin dengan apa yang akan dibeli," ujar Sarman.
Baca juga: Aplikasi E-Procurement Tingkatkan Efisiensi Proses Pengadaan Barang dan Jasa
APN 2023 akan diisi dengan serangkaian forum yakni produsen diberikan panggung untuk menjelaskan lebih detail mengenai barang atau jasa yang dipamerkan kepada para end user pengguna anggaran.
Apkasi juga memfasilitasi sebanyak 416 anggota pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia untuk bisa lebih dekat dengan para penyedia barang dan jasa.
"Jika selama ini mereka hanya melihat produknya melalui etalase e-katalog saja, kini mereka bisa bertemu dan berinteraksi langsung," katanya.
Adapun sasaran utama pengunjung adalah para end user atau pengguna anggaran, jadi bukan masyarakat umum. Pasalnya, para end user inilah yang mengetahui anggaran di daerahnya dan akan dibelanjakan ke mana sesuai dengan kebutuhan di lingkungan pemerintah daerah masing-masing.
"Kita akan undang para organisasi perangkat daerah, termasuk rumah sakit daerah, puskesmas serta dinas-dinas lainnya," tuturnya.
Baca juga: Pengadaan Barang dan Jasa Ikut Tren E-katalog
Kegiatan APN 2023, lanjut Sarman, telah mendapat dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kadin Indonesia.
Project Manager APN 2023 Syaifuddin Kay menambahkan akan banyak ragam kegiatan di ajang APN 2023. Selain kegiatan expo, APN 2023 akan dimeriahkan dengan kegiatan talkshow, forum dan business matching yang untuk tahun ini akan lebih diprioritaskan pada sektor alat-alat kesehatan.
APN 2023 merupakan salah satu program kerja unggulan Apkasi yang tahun ini digelar untuk keempat kalinya. Kegiatan APN 2023 akan dilaksanakan pada 27-28 November 2023 bertempat di Hall A Balai Sidang Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. (Ant/S-2)
KPK memaparkan 10 modus korupsi yang kerap terjadi di daerah, mulai dari suap pengadaan barang dan jasa hingga jual beli jabatan di lingkungan ASN.
KEMENTERIAN Agama mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) tahun 2026 dengan menekankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Pemprov Bali mendorong KKI Online untuk pengadaan barang jasa. Transaksi hingga Rp200 juta, lebih aman, transparan, dan terintegrasi dengan Mbizmarket di Bali kini.
KPK memanggil Elvita Maylani selaku Plt Kadis BMBK Lampung Tengah dan Gunarto selaku Ketua KPU Lampung Tengah sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
Pemkab Lampung Selatan terus memperkuat transformasi pengadaan barang dan jasa melalui program Si-Muli (Sistem Informasi Market Ulun Lampung Asli).
Pemkab Pringsewu memperkuat digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui peran BUMD untuk mendorong sistem yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berakar pada pemahaman sejarah dan pengabdian kepada rakyat di tengah kompleksitas Indonesia sebagai bangsa majemuk.
Pemulihan pascabencana dapat berjalan karena kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan disebut saling bahu-membahu.
pemda dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN) dapat mendukung program pemerintah pusat dengan mekanisme pinjaman atau utang oleh pemerintah pusat menggunakan APBN
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved