Pemprov Bali Percepat Digitalisasi Pengadaan lewat KKI Online

PEMERINTAH Provinsi Bali resmi mendorong percepatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Online dalam proses pengadaan barang dan jasa guna meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran.

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Bali, I Wayan Serinah, menyampaikan bahwa seluruh jajaran di lingkungan Pemprov Bali diinstruksikan untuk segera beradaptasi dengan sistem KKI Online. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Sekda Provinsi Bali agar implementasi KKI berjalan optimal.

“Penggunaan KKI Online diharapkan mampu mendukung penyerapan anggaran yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan transparan,” ujarnya.

Baca juga : KPK Periksa Plt Kadis BMBK dan Ketua KPU Lampung Tengah Terkait Kasus Korupsi Bupati Ardito Wijaya

Dari sisi perbankan, Direktur IT sekaligus Operasional BPD Bali, Ida Bagus Gede Setia Yasa, menjelaskan bahwa sistem KKI menghadirkan kontrol transaksi yang lebih baik melalui penggunaan virtual card. Setiap pemegang kartu memiliki batasan transaksi yang jelas serta dilengkapi sistem keamanan berlapis, seperti PIN, kata sandi mobile banking, dan token khusus dari sistem Mbizmarket.

“Dengan sistem ini, setiap transaksi dapat terpantau secara sistematis dan lebih aman dibanding metode sebelumnya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang BPKAD Provinsi Bali, Ni Made Budi Setiawati, mengakui adanya tantangan dalam proses transisi dari sistem tunai ke digital. Namun, ia menegaskan bahwa adaptasi tersebut penting untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Baca juga : Pemkab Lampung Selatan Perkuat Transformasi Pengadaan

Ia menambahkan, KKI Online memungkinkan transaksi hingga Rp200 juta dalam satu kali proses tanpa perlu pemecahan transaksi seperti pada skema sebelumnya. Untuk itu, pihaknya akan melakukan pendampingan intensif guna memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna.

Di sisi lain, CEO dan Co-Founder Mbizmarket, Ryn M.R. Hermawan, menyatakan bahwa peluncuran KKI Online Payment bersama BPD Bali menjadikan kanal pembayaran di Mbizmarket semakin lengkap sebagai lokapasar mitra LKPP RI.

Menurutnya, integrasi sistem pembayaran ini akan memperkuat ekosistem digital pengadaan pemerintah, sehingga seluruh proses transaksi dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi.

“Implementasi ini juga diharapkan mendorong optimalisasi penggunaan KKI, khususnya dalam pemenuhan porsi belanja GU/TU sebesar 40 persen, sehingga penyerapan anggaran dapat lebih maksimal dan tepat waktu,” jelasnya. (Z-10)