Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Sembilan mantan komisioner KPK mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo, menyarankan pembentukan pansel yang kompeten.
Rakyat punya hak untuk menagih kerja objektif Presiden agar pansel yang terpilih benar-benar mewakili aspirasi masyarakat yang menginginkan agenda pemberantasan bangkit dari kematiannya.
Jokowi enggan membocorkan nama-nama yang masuk bursa calon pansel KPK. Namun, ia menegaskan salah satu kriteria yang harus dimiliki anggota pansel KPK.
Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman, menekankan pentingnya integritas dan kemandirian dari Pansel Capim KPK untuk memastikan kualitas calon pimpinan KPK yang terpilih.
PANSEL calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk tidak mengatur jatah kuota untuk pimpinan dari unsur Polri atau Kejaksaan.
Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) harus berasal dari latar belakang pegiat antikorupsi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharap mempertimbangkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum menunjuk anggota panitia seleksi (pansel)
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengungkapkan dari sembilan anggota pansel seleksi calon pimpinan KPK, lima di antaranya berasal dari pemerintah.
Menko Polhukam Mahfud MD mengakui pemerintah tidak berniat membentuk panitia seleksi (pansel) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) dengan penambahan norma baru tentang perpanjangan masa jabatan komisioner KPK dinilai telah menyalahi kewenangan DPR dan presiden yang bersifat absolut.
MANTAN Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyebut publik sudah kehilangan teladan dalam menjaga semangat memerangi korupsi.
"Apakah harus mundur atau bisa tetap menyandang (pekerjaan sebagai hakim) dengan status cuti di luar tanggungan negara. Nanti kami mempelajari aturannya."
"Tadi saya juga diskusi sebentar sebetulnya dewan pengawas itu kan dimaksudkan agar dalam bekerja KPK lebih proper. Diawasi," ungkap Alex
"Ini seolah-olah di KPK ini kan jadi jubir. Kan begitu, ke depan harus kita tertibkan itu. Siapa yang boleh bicara mengatasnamakan lembaga. Repot nanti kalau semua orang bisa bicara," kata Alex
Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu pun berpesan kepada pemimpin KPK yang baru agar bisa menjadi manajer yang baik
Firli berada pada posisi terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan sejak awal dengan 386 capim sampai dengan 10 nama capim.
Mekeng yang sedianya akan diperiksa sebagai terkait kasus suap yang melibatkan mantan anggota DPR dari Partai Golkar lainnya Eni Maulani Saragih, dipastikan tidak hadir karena berada di Swiss
Cerita Buya Syafii atas besarnya wewenang Komisi III DPR RI tersebut tidak lepas dari pengalamannya saat menjadi Pansel KPK pada zaman Antasari Azhar.
Selama tidak bersifat transaksional dan pidana, lobi-lobi biasa dilakukan agar para calon pimpinan KPK bisa diloloskan anggota dewan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved