Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Komisi III DPR RI menilai panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bekerja dengan profesional.
PRESIDEN Joko Widodo berharap DPR memiliki semangat yang sama untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi.
Proses seleksi Capim KPK yang dilakukan Panitia Seleksi telah berlangsung transparan dan terbuka. Sepuluh nama yang loloas akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR.
Dari 10 nama capim KPK terdapat satu-satunya capim dari anggota kepolisian yakni Irjen Firli Bahuri.
DPR RI telah menerima surat dari Preisden Joko Widodo (Jokowi) terkait daftar 10 nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantan Korupsi (KPK).
Firli menerangkan, ketidakberdayaan KPK disebabkan kebijakkan Undang Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat ad hoc.
Jika masih ada nama-nama yang dianggap bermasalah, kata Moeldoko, masih ada proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR.
Keputusan pansel terkait 10 nama capim KPK yang lolos sudah final.
Pansel dinilainya saat ini telah bekerja secara baik dalam melaksanakan proses seleksi secara transparan dan akuntabel.
Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani menyebut setidaknya ada tiga fokus kriteria capim yang bakal digali DPR.
DPR RI akan memperhatikan rekam jejak semua calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menentukan pimpinan KPK mendatang.
Kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/8), Firli merasa yakin dengan alasan dirinya bukanlah orang baru di lembaga antirasyuah Indonesia tersebut.
Pansel mengaku sudah mempertimbangkan masukan masyarakat sipil dalam memilih 10 nama yang diserahkan ke Presiden.
Jokowi bisa saja menggunakan seluruh nama-nama hasil seleksi Pansel untuk disodorkan ke DPR kelak. Di saat yang sama, Presiden juga bisa memilih nama-nama lain di luar rekomendasi Pansel.
Presiden Joko Widodo mengaku tidak akan tergesa-gesa untuk memutuskan 10 nama calon pimpinan KPK 2019-2023 yang akan dibawa ke Komisi III DPR.
Panitia Seleksi (pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan sepuluh nama peserta yang lolos seleksi kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta.
Catatan presiden tersebut dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan Komisi III DPR-RI dalam melakukan fit and proper test kepada 10 capim KPK.
Yudi mengatakan sudah menghimpun aspirasi pegawai KPK yang menolak capim diduga bermasalah.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan, Pansel KPK sudah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
Sore ini, pukul 15.00 WIB, tim Pansel akan bertemu Jokowi menyerahkan rekomendasi 10 kandidat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved