Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Nasdem Teuku Taufiqulhadi percaya nama-nama calon pimpinan (Capim) KPK yang telah dijaring oleh Panitia Seleksi Capim KPK merupakan hasil yang terbaik.
Irjen Pol. Drs. Firli Bahuri, MSi, adalah salah satu dari 20 peserta yang masuk dalam calon seleksi jajaran pimpinan KPK tersebut.
Pengamat Politik Exposit Strategic, Arif Susanto, mendorong agar pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 tidak hanya dipilih berdasarkan integritas belaka.
Dari 20 nama Capim KPK yang saat ini ada, sudah mewakili seluruh institusi yang ada.
Pansel belum menentukan apakah nama yang lolos uji publik dan tes wawancara akan langsung diserahkan ke Presiden Jokowi atau diumumkan terlebih dahulu kepada publik.
Pengamat hukum Karel Susetyo meminta kepada masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya pemilihan Capim KPK kepada Pansel.
Pro dan kontra itu hal biasa, tapi yang paling penting ialah pimpinan yang baru harus bisa membuat KPK menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Proses seleksi capim KPK sudah memasuki babak akhir. Setelah melakukan serangkaian tes, pansel sedang memfinalisasi 10 orang yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo, Senin lusa.
"Apalagi kalau masukan ini tidak murni dan stigma dengan vested interest, karena mungkin saja memiliki tujuan tertentu yang tidak tercapai," terang Indriyanto.
Pro-kontra merupakan hal yang biasa dihadapi di era keterbukaan kali ini. Namun, ia meyakini, Pansel Capim KPK tetap bekerja secara profesional
Wadah Pegawai KPK dan koalisi masyarakat sipil gencar menyoroti capim KPK dari Polri dan kejaksaan yang dianggap memiliki rekam jejak buruk.
"Sekarang balik lagi apakah Pak Jokowi tetap pada komitmennya. KPK kan harus punya pendirian, tidak cacat integritas, dan punya keberanian," tandas Yudi.
Yenti justru mempertanyakan mengapa awak media mengetahui adanya undangan dari KPK yang ditujukan kepada Pansel tersebut.
Laporan pidana tersebut merupakan serangan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengamankan Pansel dan beberapa calon pimpinan KPK.
Yenti menyatakan tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa pihaknya diwajibkan untuk mengumumkan 10 nama yang lolos.
Calon pimpinan KPK terdiri dari berbagai profesi. Pekerjaan rumah (PR) KPK periode terbaru tentu akan menjadi tantangan besar bagi siapapun yang terpilih nanti.
Buya Syafi i Maarif meminta Jokowi mewaspadai musang berbulu ayam terkait capim komisi antirasuah.
"Untuk mendukung fakta dan data pendukung, KPK mengundang Pansel pada Jumat (30/8) pukul 09.30 WIB sampai selesai."
Mantan panglima TNI menegaskan, presiden tidak akan mengintervensi proses seleksi calon pimpinan KPK.
Salah satu pengabaian yang dilakukan pansel ialah terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai syarat menyaring nama-nama yang akan menjadi capim KPK.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved