Firli Bantah Dapat Perlakuan Istimewa dari Pansel Capim KPK

SEBANYAK 10 nama calon pimpinan (Capim) KPK sudah dikirim ke DPR RI pada Rabu, 4 September lalu oleh Presiden RI Joko Widodo seusai diserahkan Panitia seleksi (Pansel) Capim KPK, Senin (2/9).

Dari 10 nama capim KPK terdapat satu-satunya capim dari unsur kepolisian yakni Irjen Pol Firli Bahuri. Jika dibandingkan dengan sembilan capim KPK lain, Firli yang menjabat Kapolda Sumatra Selatan menjadi sorotan tajam. 

Jelang proses pemilihan 10 capim KPK yang dilakukan dok DPR untuk menjadi komisoner DPR periode 2019-2023, berbagai komentar bermunculan.

Tuduhan miring sala satu di antaranya diarahkan kepada capim KPK, jenderal bintang dua tersebut. Firli dituduh mendapat perlakuan istimewa atau mendapat 'karpet merah'.  

Saat ditemui di Jakarta, Kamis (5/9), Firli membantah keras dirinya mendapat keistimewaan oleh Pansel Capim KPK yang diketuai oleh Yenti Garnasih.

'Karpet merah' yang dituding salah satu pemberitaan media yang diberikan kepadanya, menurut Firli, hanyalah isu belaka.

“Saya mengikuti semua proses seleksi, tidak ada yang berbeda. Semua calon memiliki waktu, ruang, kesempatan, hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada satupun calon yang memperoleh hak privilage apalagi karpet merah,” tegas Firli.

Lebih lanjut, Firli mengatakan, dirinya masuk dalam 10 capim KPK karena telah mengikuti serangkaian tes yang ditentukan oleh Pansel KPK.  

Bahkan Kapolda Sumsel itu meyakini bahwa tim Pansel Capim KPK telah bekerja sangat profesional, transparan, terbuka, dan akuntable.

“Saat uji publik saya mengatakan dengan tegas bahwa jika saya memenuhi syarat kriteria jangan tidak diluluskan, demikian juga sebaliknya,” tambah Irjen polisi ini.

Mantan ajudan Wapres Boediono ini menilai wajar jika dirinya masuk dalam jajaran calon pimpinan KPK periode 2019-2023.

Selain telah lulus dalam serangkaian tes yg diberikan Pansel Capim KPK, Firli mengklaim punya banyak solusi yang inovatif untuk menjerat para koruptor dengan cepat dan akan melakukan pengembalian recovery asset yang ada di dalam dan di luar negeri untuk dikembalikan ke negara.

Ia juga mengusulkan pembentukan kantor perwakilan KPK di semua provinsi.

“Pimpinan KPK yang mendatang harus memiliki manajemen yang kuat, kemampuan dan keberanian untuk melakukan perubahan,” tutup mantan Deputi bidang Penindakan KPK itu. (OL-09)