Berita Terbaru Majelis Kehormatan Mk Hari Ini

MKMK Sebut Bukti Pelanggaran Etik Lengkap, tapi Anwar Usman Mau Dipanggil Lagi

MKMK menilai bukti dugaan pelanggaran etik dari putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait perubahan syarat menjadi capres dan cawapres sudah rampung

Putusan MK tidak Bisa Dianulir, DPR Silakan Bersikap

PAKAR hukum tata negara Universitas Sriwijaya Febrian mengapresiasi kinerja MKMK yang sudah berupaya objektif dan transparan menggelar sidang etik hakim MK secara terbuka.

Putusan MKMK Jadi Kunci Kembalikan Muruah Mahkamah Konstitusi

KOORDINATOR Komite Pemilih Indonesia (TePI Indonesia) Jeirry Sumampow menilai sah atas wacana hak angket untuk menyelesaikan masalah di tubuh MK, lebih efektif untuk mendorong agar MKMK

Tidak hanya MK, Jokowi Dinilai Juga Bersalah atas Terjadinya Krisis Konstitusi

KETUA YLBHI Muhammad Isnur menilai kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) sudah rusak usai keluarnya putusan terkait batas usia capres-cawapres.

Pemilu Jadi Sarana Menghentikan Demokrasi tidak Benar dan Politik Dinasti

Pakar hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar mengatakan ancaman terbangunnya politik dinasti yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo harus segera diakhiri.

MKMK Pastikan Putusan Adil dan Berkeadilan

MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memastikan putusan perkara dugaan pelanggaran kode etik sembilan hakim konstitusi bisa memberikan solusi terbaik untuk demokrasi

Putusan MKMK Jadi Sarana Kembalikan Marwah MK dan Dasar Lakukan Judicial Review

"Putusan MKMK pada dasarnya adalah putusan atas perkara etik, bukan menilai konstitusionalitas suatu Putusan MK. Sehingga, tidak bisa dipakai untuk serta merta membatalkan putusan MK."

Soal Dokumen Perbaikan Permohonan belum Ditandatangani, MKMK: Sudah Diklarifikasi

KETUA Majelis Kehormatan MK Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa dokumen perbaikan permohonan yang belum ditandatangani sudah diklarifikasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Besok MKMK Jadwalkan Pemeriksaan Panitera dan Ketua MK Anwar Usman

MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjadwalkan pemeriksaan Panitera Mahkamah Konstitusi (MK) dan Ketua MK Anwar Usman besok, Jumat (3/11).

MKMK Diharap tidak Normatif Ambil Keputusan

KEPALA Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) Anang Zubaidy menilai MKMK sepatutnya tidak hanya berpegang pada aspek normatif.

MKMK Sudah Periksa 19 Pelapor dan 9 Hakim Konstitusi, Banyak Isu Baru Terungkap

MKMK menemukan isu-isu baru. Bahkan isu yang selama ini dianggap sebagai dugaan belaka ternyata terbukti benar setelah memeriksa para pelapor dan para hakim.

Mantan Hakim MK I Dewa Palguna Jelaskan Putusan MK tidak Bisa Diubah

Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna mengatakan berkas permohonan perkara yang tidak ditandatangani, menjadikan permohonan itu tidak sah

Daniel Foekh Diperiksa MKMK, Ungkap soal RPH

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) hari ini, Kamis (2/11) sore, kembali melanjutkan pemeriksaan hakim konstitusi atas dugaan pelanggaran kode etik.

Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi, MKMK Kembali Periksa Pelapor

MKMK kembali memeriksa 10 pelaor atas dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi.

Ini Tiga Opsi Sanksi MKMK Terkait Pelanggaran Kode Etik

Tiga opsi tersebut adalah sanksi berbentuk teguran, peringatan, dan pemberhentian. Ketiganya, kata Jimly, telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023.

Sidang MKMK, Denny Indrayana Sebut Putusan MK tidak Sah

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres cawapres tidak sah. 

MKMK Gelar Pertemuan Tertutup dengan 9 Hakim Konstitusi

Sembilan hakim konstitusi akan diperiksa MKMK secara tertutup mulai hari ini.

Putusan MKMK Dapat Batalkan Pencawapresan Gibran

Itu dapat terjadi apabila ada yang menjadikan putusan MKMK tersebut sebagai alas permohonan baru untuk membatalkan putusan MK Nomor 90.

Laporan Pelanggaran Etik Hakim tidak Berpengaruh Terhadap Putusan MK

Putusan MKMK sangatlah krusial dan menentukan. Jika putusan yang dihasilkan tidak tepat kepercayaan publik terhadap MK dan keadilan akan hilang.

16 Akademisi Hukum Tata Negara Minta MKMK Pecat Anwar Usman

Anwar dinilai terlibat konflik kepentingan dalam memutuskan syarat batas usia minimal capres cawapres, sehingga para akademisi meminta MKMK menjatuhkan hukuman berat berupa pemecatan

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting