Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MK sedang menyiapkan regulasi untuk bisa menggelar sidang jarak jauh termasuk menyiapkan piranti dan sarana prasarana yang diperlukan.
Lima komisioner KPU RI lainnya juga terbukti melanggar kode etik terkait aduan perubahan perolehan suara di Daerah Pemilihan Kalbar 6.
Keputusan itu ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) Sekretaris Jenderal MK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Diseases 2019 (Covid-19) di lingkungan MK
Mereka ingin mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi. namun sering kali tidak mendapatkan keadilan. Itu karena terkendala akses konsultasi dan informasi
Setelah itu, dilakukan evaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan situasi aktual.
Penundaan persidangan ini dilakukan untuk menghindari terjadi penyebaran wabah Covid-19 yang semakin meluas, dan tentunya berisiko kepada kondisi negara.
Penanganan perkara di MK relatif lebih mudah karena dari mana saja pengacara atau penggugat dapat mengajukan gugatan mereka.
Sidang tersebut menguji Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap UUD 45.
Pasalnya, sidang uji formil dan materil Revisi UU KPK di MK yang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan, kini tengah memasuki tahap akhir yakni pemeriksaan ahli-ahli.
MANTAN Penasihat KPK Abdullah Hehamahua menilai Dewan Pengawas (Dewas) KPK tidak takluk terhadap undang-undang, kode etik, SOP, dan peraturan kepegawaian KPK.
Migrant Care meminta MK tolak permohonan Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia karena merugikan buruh migran.
ENAM masukan Mahkamah Konstitusi menyangkut pelaksanaan pemilu serentak menjadi tonggak untuk menentukan model yang paling baik
Perbaikan pesta demokrasi sudah saanyat dilakukan mengingat gelaran ini pada 2019 menyimpan banyak catatan.
Keputusan MK dinilai menjadi momentum pas untuk penataan penyelengaraan pemilu dan kesempatan parpol untuk berbenah.
Pada April 2020 DPR akan mulai menyusun draf revisi Undang-Undang Pemilu yang antara lain memuat formulasi pemilu serentak.
Mahkamah Konstitusi menawarkan enam opsi pemilu serentak yang dinilai konstitusional. Namun, pilihan akhir berada pada pembuat undang-undang.
Penjadwalan ulang tersebut dikarenakan kuasa presiden dan anggota DPR RI belum siap untuk menyampaikan keterangannya dalam persidangan.
Kewajiban LPB untuk menyediakan sedikitnya 10% dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari LPP atau LPS dipandang tetap harus mendapatkan izin.
Pembentukan Dewan Pengawas mengacu ke ketentuan UUD 1945 dan Konvensi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.
Dalam Sidang Permohonan Pengujian Revisi Undang-Undang KPK, Suhartoyo, meperingatkan DPR RI untuk memperjelas fungsi dan kewenangan badan pengawas organisasi antirasywah itu.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved