Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Sebanyak 22 permohonan gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi.
Jika terjadi sengketa ke MK, penetapan pemenang Pilkada Kalsel akan ditunda hingga ada keputusan MK secara resmi.
PENGESAHAN UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) oleh DPR memberikan perubahan yang besar dalam sisi internal kehakiman MK.
"Jabatan hakim di MK tetap memerlukan pembatasan periodisasi. Tidak bisa diperpanjang hingga 15 tahun atau dihabiskan maksimal di usia 70 tahun," ungkap Adilafiza, Kamis (17/12).
Dalam rekapitulasi itu, pasangan nomor urut 03, Kustini Sri Purnomo-Danang Maharsa mendapatkan suara terbanyak yaitu 217.921 suara atau 38,4%.
Pelayanan publik tetap dibuka melalui aplikasi berbasis web mkri.id.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan jajaran mereka agar bekerja sesuai dengan aturan.
Komisioner KPU RI Viryan Azis mengatakan, sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi puncak dari proses demokrasi elektoral.
Seorang warga negara bernama Burhanudin mengugat ketentuan frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial
Ahli menilai UU No 2/2020 tidak merujuk pada keadaan darurat sebagaimana dimuat Pasal 12 UUD 1945
KSBI mengajukan uji formil dan materil Bagian Kedua dan Bagian Kelima BAB IV UU Ciptaker terhadap UUD 1945
Jika MK nanti memutuskan itu salah, tidak menutup kemungkinan untuk legislative review.
Pemohon uji materi menuntut kepastian hukum tentang pembangunan dan pengembalian dana bila terjadi pailit pada perusahaan pengembang.
Setelah RUU tersebut diundangkan dan telah memiliki nomor, permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dari KSPSI dan KSPI.
Alasan gugatan dilayangkan karena revisi undang-undang MK tidak mempertimbangkan aspirasi serta kritik publik. Selain itu, pembahasan undang-undang itu hanya membutuhkan waktu tiga hari.
Pemohon mendalilkan telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya pasal undang-undang a quo karena adanya periodisasi jabatan hakim ad hoc tindak pidana korupsi.
Pemohon beralasan, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak ada satupun norma pasal yang mengatur periodisasi bagi hakim.
Argo meminta aksi para buruh yang hendak mengawal sidang uji materi RUU Cipta Kerja bisa memantau di media elektronik atau media sosial
Sejumlah serikat pekerja akan menyampaikan pendapat di muka umum di sekitar kawasan Silang Monumen Nasional (Monas) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Salah satu kelompok masyarakat rentan yakni masyarakat adat yang tinggal di hutan lindung. Mereka tidak bisa memberikan hak pilih karena tidak memiliki KTP.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved