Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak seluruh permohonan pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dinilai memuat sejumlah pasal karet. Hal itu berpotensi merugikan masyarakat.
MK menunda sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena ahli dari pemohon baru diajukan Selasa (28/3).
Mahkamah Konstitusi (MK) menunda sidang pengujian formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Merespons pengujian Perppu No 2 Tahun 2022, DPR RI dalam petitumnya berpandangan bahwa permohonan tersebut tidak relevan karena telah kehilangan objek pengujiannya.
MK nilai Perppu Ciptaker yang telah disahkan menjadi Undang-undang oleh DPR RI belum kehilangan objek hukum.
DPR mempersilahkan publik yang tidak menyetujui pengesahan Perppu Cipta kerja menempuh jalur uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK)
PEGIAT Koalisi Masyarakat Sipil Titi Anggraini memperkirakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) akan banyak digugat oleh publik ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru disahkan DPR memiliki cacat formil. Hal itu bisa menjadi celah untuk mengajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi.
Ujung kekecewaan akan pengesahan perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang, serikat buruh di Indonesia melontarkan wacana reformasi jilid dua.
Aspek Indonesia menyatakan kecewa dan menolak keputusan DPR yang mengesahkanPerppu No 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang undang.
"Laporan tersebut telah dilimpahkan ke Bareskrim Polri tertuang dalam surat sejak tanggal 16 Maret 2023," kata Truno, Selasa (21/3).
Ditunda lantaran keterangan tertulis dari para ahli yang akan diperdengarkan tersebut baru diserahkan ke Mahkamah Konstitusi pada Senin (20/3), atau tidak memenuhi syarat.
Setiap Orang' pada Pasal 1 angka 4 dan Pasal 19 Undang-undang Pengendalian Data Pribadi (UU PDP), juga mencakup badan hukum yang bergerak dibidang IT.
Sistem penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka lebih mewakili suara rakyat ketimbang sistem proporsional tertutup.
"Semoga dengan terpilihnya kembali Bapak Anwar Usman sebagai Ketua MK menjadikan MK sebagai lembaga yang adil, amanah, dan mampu terus menjaga amanah demokrasi."
Pimpinan baru Mahkamah Konstitusi (MK) perlu segera meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja MK.
Hakim Konstitusi, Anwar Usman, resmi terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023–2028. Mendampingi Anwar, Saldi Isra terpilih menjadi Wakil Ketua MK.
Saldi Isra resmi menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023-2028
Hari ini Mahkamah Konstitusi memilih ketua MK periode 2023-2028, menggantikan Anwar Usman.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved