Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Hadi menginstruksikan kepada jajaran untuk terus melayani masyarakat dengan optimal dan menindak tegas oknum mafia tanah.
Dari target 126 juta bidang tanah di Indonesia, saat ini sudah terdaftar 81,5 juta bidang tanah. Pendaftaran tersebut bertujuan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum terhadap tanah.
Komisi II DPR RI pun menginginkan pertemuan bersama Komisi III DPR RI terkait penyelesaian masalah pertanahan tersebut.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto berkomitmen dan meminta dukungan DPR untuk bisa terus menghilangkan praktik mafia tanah.
"Kami datang ke Mabes Polri untuk memberikan dukungan kepada Kapolri dan jajarannya dalam memberantas mafia tanah.'
Sehubungan dengan adanya pemberitaan di www.mediaindonesia.com pada hari Selasa, 23 Agustus 2022 jam 18:45 WIB dengan Judul Berita “Beking Mafia Belum Ditangkap, FKMTI: Pantas Jokowi Marah”
KEJAKSAAN Negeri Cianjur, Jawa Barat, akan menindaklanjuti instruksi Kejaksaan Agung soal pemberantasan mafia tanah.
PERINTAH Presiden Jokowi untuk memberantas mafia tanah dan bekingnya pada September 2021 lalu, hingga kini belum juga dilaksanakan. Hal ini membuat Jokowi marah, dan mengulang perintahnya.
Kepala Negara juga berharap Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto bertindak tegas dan cepat jika mengetahui ada pergerakan mafia tanah.
KETUA Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) SK Budiardjo menilai kriminalisasi terhadapnya, merupakan upaya membungkamnya dan seluruh korban mafia tanah untuk berhenti berjuang.
PT. Sedayu Sejahtera Abadi (SSA) memperlihatkan legalitas kepemilikan tanah pihaknya seluas 112.840 meter persegi di Jl.Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat.
MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto disebut menindaklanjuti dan memberikan atensi atas dugaan mafia tanah di Kotabaru, Kalimantan Selatan.
“Ini sudah 4 hari kami tidak bisa tidur, karena benar-benar takut eksekusi dilakukan tiba-tiba,” ujar Hana
Kasus mafia tanah dan kejahatan lingkungan hidup tersebut,kata dia, masuk dalam salah satu program prioritas Polda Kalteng, selain penanggulangan kebakaran lahan dan hutan (Karhutla),
DPP KNPI meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberantas mafia tanah di Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat (Sumbar).
Menteri Hadi Tjahjanto memiliki waktu kurang dari dua tahun untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diamanatkan oleh Presiden
Hotline pengaduan ini akan dikaitkan langsung dengan evaluasi kinerja Kakanwil dan Kakantah beserta jajarannya.
Seperti, mengambil tanah kosong yang bukan haknya, lalu bekerja sama dengan oknum ATR/BPN unruk mengubah data sertifikat di pusdatin wilayah, hingga membuat sertifikat palsu.
Merkuri menjelaskan, hingga kini, pihak penggugat hanya bermodalkan girik, sedangkan kliennya mengantongi sertifikat tanah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved