Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih harus menganalisis terlebih dulu laporan dugaan penjualan senjata oleh pemerintah Indonesia ke Myanmar.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
SEKJEN PBB Antonio Guterres menyampaikan pihaknya mendukung penuh inisiatif kepresidenan ASEAN dan 5 poin konsensus untuk menuntaskan krisis di Myanmar.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan ASEAN untuk membantu mengatasi krisis Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkap kejahatan junta militer dalam perang di Myanmar, termasuk kekerasan seksual dan persekusi. Semuanya dilakukan oleh para anggota junta.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menyebut keputusan junta Myanmar untuk menunda pemilihan umum semakin memperlambat proses perdamaian di negara tersebut.
PERPANJANGAN status darurat keamanan tak boleh ganggu implementasi konsensus lima poin (5PC). ASEAN harus mendorong konsensus itu dijalankan Myanmar.
MILITER Myanmar telah memberikan grasi kepada mantan pemimpin Aung San Suu Kyi, untuk lima dari 19 kasus yang menjeratnya dan akan tetap berada dalam tahanan rumah.
Perpanjangan status itu membuat gelaran pemilu yang telah dijanjikan militer pada Agustus batal. Junta Myanmar beralasan masih memerangi pejuang antikudeta di seluruh negeri.
Undang-Undang Dasar 2008 rancangan militer Myanmar, yang menurut junta masih berlaku, mewajibkan pihak berwenang mengadakan pemilu baru dalam waktu enam bulan sejak status darurat dicabut.
Menurut PBB, ASEAN mengalami kebuntuan cara untuk mengakhiri perang saudara yang berkecamuk sejak kudeta 2021 oleh junta militer di Myanmar.
Laporan itu mengatakan 6.337 warga sipil terbunuh karena alasan politik antara 1 Februari 2021 dan 30 September 2022, dan 2.614 lainnya terluka.
AMNESTY International menyebut 2022 sebagai tahun perang dan protes. Mulai dari invasi Rusia di Ukraina, protes di Iran, hingga konflik di Myanmar serta Etiopia.
Rusia adalah sekutu utama dan pemasok senjata junta Myanmar, dan telah dituduh oleh kelompok hak asasi mempersenjatai militer dengan senjata yang digunakan untuk menyerang warga sipil.
"Jadi, pada saat diskusi dengan junta, komitmen seolah-olah ada tetapi yang dilakukan justru semuanya bertolak belakang dengan apa yang disampaikan pada saat pertemuan."
Sekitar 170.000 warga sipil, lebih dari setengah perkiraan populasi di Negara Bagian Karenni, telah mengungsi sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Thein Soe, pada Jumat, mengatakan bahwa penyelidikan hasil pemilu yang digelar pada November hampir selesai.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved