Kemenlu: Penundaan Pemilu Myanmar Perlambat Proses Perdamaian

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menyebut keputusan junta Myanmar untuk menunda pemilihan umum semakin memperlambat proses perdamaian di negara yang dilanda krisis keamanan tersebut.

"Indonesia sebagai ketua ASEAN melihat bahwa hal ini semakin memperlambat proses perdamaian dan akan semakin menyulitkan posisi Myanmar itu sendiri," kata Faizasyah di Jakarta, Selasa (1/8).

Meskipun ASEAN ataupun negara-negara anggotanya tidak merilis pernyataan resmi untuk menanggapi tertundanya pemilu di Myanmar, Faizasyah menegaskan bahwa Indonesia akan terus mengikuti perkembangan situasi dari dekat.

Baca juga: Biarkan Negara-Negara Besar Beri Sanksi Myanmar, Tanpa ASEAN

"Kita juga mengharapkan adanya masukan dari perwakilan kita di Myanmar untuk kemudian pemerintah bisa mengevaluasi sikap," tuturnya.

Junta Militer yang berkuasa di Myanmar secara resmi menunda pemilu yang semula dijanjikan digelar pada Agustus tahun ini. Mereka menyebut kekerasan yang sedang berlangsung sebagai alasan untuk menunda pemungutan suara.

Baca juga: AS Khawatir dengan Perpanjangan Status Darurat Keamanan di Myanmar

Dengan penundaan tersebut, Pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing, dalam pertemuan dengan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (NDSC) yang didukung tentara, memperpanjang status darurat hingga enam bulan ke depan.

"Dalam melaksanakan pemilu, agar bisa berjalan bebas dan adil serta dapat memberikan suara tanpa rasa takut, tetap diperlukan pengaturan keamanan sehingga masa darurat perlu diperpanjang," pernyataan junta yang dibacakan di televisi pemerintah.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta, yang dipicu tuduhan kecurangan dalam pemilu November 2020 yang dimenangi oleh partai Aung San Suu Kyi. Namun, kelompok pemantau pemilu tidak menemukan bukti kecurangan yang dimaksud. (Ant/Z-11)