PBB Didesak Putus Hubungan dengan Para Pemimpin Kudeta Myanmar

KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.

Kelompok Sipil mengatakan bahwa kunjungannya gagal membuat kemajuan substansial dalam hal bantuan kemanusiaan dan memberikan legitimasi kepada para pemimpin kudeta yang telah memanipulasi bantuan tersebut.

Wakil sekretaris jenderal PBB untuk urusan kemanusiaan dan koordinator bantuan darurat, Griffiths melakukan perjalanan ke Naypyidaw minggu lalu.

Baca juga : PBB Selidiki Kejahatan terhadap Kemanusiaan Pascakudeta Myanmar

Dia berjabat tangan dengan kepala angkatan darat Jenderal Senior Min Aung Hlaing yang memimpin perebutan kekuasaan militer pada Februari 2021 dan tampil di halaman depan Global New Light of Myanmar yang dikelola pemerintah.

Selama perjalanan tiga hari tersebut, Griffiths juga mengunjungi sebuah kamp untuk pengungsi Rohingya dan sebuah desa di dekat Sittwe di negara bagian barat laut Rakhine, yang hancur akibat Topan Mocha tiga bulan yang lalu.

Kunjungannya, juga disambut banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh hujan monsun dan menewaskan sedikitnya lima orang di wilayah Bago antara Naypyidaw dan Yangon.

Baca juga : Laporan PBB Ungkap Kekejaman Junta Militer Myanmar

Dalam sebuah pernyataan bersama yang dibagikan oleh Progressive Voice, 514 kelompok masyarakat sipil mengakui seruan Griffiths setelah kunjungannya untuk memberikan ruang bagi pengiriman bantuan yang aman dan berkelanjutan.

Tetapi lanjutnya, hal itu tidak dapat dicapai dengan kerja sama militer. Pasalnya, militer telah mencegah bantuan menjangkau warga yang paling membutuhkan.

"Keterlibatan kemanusiaan yang berprinsip harus membuat OCHA (Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan) dan badan-badan kemanusiaan PBB lainnya memutuskan hubungan dengan junta kriminal ilegal yang mempersenjatai bantuan dan menjadi akar penyebab penderitaan manusia di Myanmar," ujar kelompok-kelompok masyarakat sipil tersebut.

Baca juga : PBB Sebut Tentara Myanmar Lakukan Kejahatan Perang

Diketahui, Myanmar terjerumus ke dalam krisis akibat kudeta karena para jenderal menindak keras para penentang perebutan kekuasaan. Beberapa orang telah mengangkat senjata dalam upaya untuk memulihkan pemerintahan sipil, mereka bergabung dengan kelompok-kelompok etnis bersenjata yang telah memerangi militer selama beberapa dekade.

Sementara Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang terdiri dari para anggota parlemen yang digulingkan dan yang lainnya berusaha untuk mendapatkan pengakuan internasional.

Pada Juli lalu, kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk mengatakan bahwa militer terlibat dalam penolakan sistematis terhadap bantuan kemanusiaan kepada jutaan warga sipil yang membutuhkan bantuan, mereka membangun hambatan hukum, keuangan, dan birokrasi untuk mencegah orang menerima atau bahkan mengakses bantuan.

Awal bulan ini, Mekanisme Investigasi Independen untuk Myanmar (IIMM) mengatakan kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Myanmar, termasuk eksekusi massal dan kekerasan seksual, telah menjadi semakin sering terjadi dan menggerikan. (Aljazeera/Z-4)