PBB Dorong Pengucilan Myanmar oleh ASEAN

NEGARA-negara di Asia Tenggara didesak mempertimbangkan ulang kebijakan terhadap Myanmar. Menurut PBB, ASEAN mengalami kebuntuan cara untuk mengakhiri perang saudara yang berkecamuk sejak kudeta 2021.

Pernyataan itu diutarakan Pelapor Khusus PBB untuk Situasi Hak Asasi Manusia di Myanmar Thomas Andrews. Dalam sebuah jumpa pers di Jakarta, Selasa (20/6), dia mendesak agar ASEAN berhenti berhubungan dengan junta militer Myanmar.

Menurutnya, isolasi politik diperlukan menyusul lambatnya implementasi rencana damai lima poin yang sebelumnya sudah disepakati junta dan ASEAN.

Baca juga: Usaha Perdamaian di Myanmar Belum Buahkan Hasil

"Sudah saatnya untuk mempertimbangkan opsi alternatif untuk memecah apa yang menjadi kebuntuan berdarah. ASEAN harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk meminta pertanggungjawaban dari junta atas pelanggaran berat HAM dan pengabaian lima poin konsensus,” ungkapnya.

Rencana damai ASEAN menyaratkan gencatan senjata, pembukaan koridor humaniter dan dialog inklusif demi mencapai perdamaian abadi. November silam, pemimpin-pemimpin ASEAN memperingatkan junta militer Myanmar agar menyediakan indikator yang konkret, praktis dan terukur dengan jangka waktu yang spesifik, dalam implementasi peta jalan damai.

Baca juga: Lebih dari 6 Ribu Warga Sipil Terbunuh Akibat Kudeta di Myanmar

Namun yang terjadi malah sebaliknya, kata dia, junta memperkuat serangan terhadap kantung-kantung oposisi. Andrews mengatakan AS sudah berniat menjatuhkan sanksi terhadap bank-bank pemerintah Myanmar.

Kontroversi Langkah Thailand

Bank Perdagangan Asing Myanmar dan Bank Komersial dan Investasi termasuk ke dalam daftar sanksi selambatnya pada Kamis (22/6). Sementara pada Senin (19/6), Thailand menggelar forum negara anggota ASEAN untuk mendengarkan pejabat Menlu Myanmar yang datang ke Bangkok.

Sontak, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Kamboja menolak hadir. Keputusan Thailand untuk menggelar pertemuan dengan junta Myanmar di luar kerangka lima poin konsensus dinilai melanggar keputusan ASEAN.

Menurut Andrews, pertemuan di Thailand bisa berbahaya karena memberikan legitimasi terhadap junta dan mengancam kesatuan ASEAN. Seorang juru bicara junta Myanmar mengatakan pihaknya tidak mengkhawatirkan sanksi internasional.

Kepada stasiun televisi pemerintah MWD, Zaw Min Tun menilai Myanmar sudah pernah menghadapi sanksi ekonomi sebelumnya dan terbukti tidak merugi.

Dia mengatakan AS menjatuhkan sanksi dengan niat menciptakan krisis ekonomi dan politik. Tapi menurutnya hal-hal itu cuma akan hanya menyebabkan keterlambatan ekonomi.

"Sementara itu kami terus bergerak menuju sistem demokrasi multi-partai," pungkasnya.

(DW/Z-9)