Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Dugaan pelanggaran kode etik berupa perbuatan yang dilakukan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dicap sebagai potret bobroknya moralitas dan etika penyelenggara pemilu
KORBAN dugaan asusila yang dilakukan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari meminta agar DKPP memberikan sanksi pemberhentian Hasyim sebagai ketua maupun anggota KPU RI.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari resmi diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan asusila.
Ketua KPU, Hasyim Asy'ari akan diadukan ke DKPP terkait dugaan tindakan asusisla oleh LKBH-FHUI.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan istilah amicus curiae yang dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai sahabat pengadilan tidak dikenal dalam undang-undang
Pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia Titi Anggraini meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak beropini mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2024.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) yakin bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) bakal merujuk Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu dalam memutus sengketa hasil Pemilu Presiden
KPU akan menyerahkan tambahan alat bukti dan kesimpulan untuk sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres, besok (16/4).
KPU RI telah menyampaikan undangan kepada ketua KPU provinsi maupun Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh pada Senin (8/4).
Partai NasDem menekankan pentingnya MK memberikan putusan yang adil dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), dengan menunjukkan kelasnya sebagai penjaga konstitusi.
Bawaslu mengakui pihaknya hanya menerima laporan masyarakat pelanggaran pemilu yang diregistrasi sebanyak 40 persen.
PP Muhammadiyah, ditegaskan Haedar, dalam posisi menyerahkan seluruh sengketa Pemilu 2024 tuntas di MK.
Rata-rata selisih quick count Poltracking hanya 0.10% dari hasil rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
MAHKAMAH Konstitusi (MK) dinilai telah mengamplifikasi keresahan publik atas sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).
PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengapresiasi sikap hakim konstitusi Arief Hidayat yang menyinggung soal sanksi peringatan keras terakhir dari DKPP kepada komisioner KPU
HAK angket mesti direalisasikan meski tanpa dukungan PDI Perjuangan. Upaya itu sangat penting demi menguji kematangan berdemokrasi di Tanah Air.
Hakim konstitusi Arief Hidayat menyinggung soal sanksi peringatan keras terakhir berulang yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Perkara terbanyak di luar penyelenggaraan pemilu adalah asusila
Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyentil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang tidak tegas memberi sanksi ke Ketua KPU
Wapres memastikan pemerintah tidak akan mengintervensi MK sebab lembaga peradilan itu memiliki kewenangan yang mutlak dan independen.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved