Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Kondisi pandemi covid-19 berpotensi menjadi penyebab terjadi maladministrastif saat dilaksanakan Pilkada 2020.
Sultan mengatakan, proses yang multitahap dan melibatkan banyak orang bukan tidak mungkin justru menghasilkan klaster baru penyebaran.
Anggota Komisi III DPR dari PPP, Arsul Sani, menyatakan bahwa KPK perlu diacungi jempol atas kerja penangkapan Nurhadi karena kasusnya ini termasuk kasus 'high profile'.
KPU tengah membuat peraturan KPU (PKPU) yang sesuai dengan protokol kesehatan covid-19.
KPU RI tengah merampungkan satu lagi Peraturan KPU (PKPU) tentang penyelenggaraan pilkada di masa bencana nonalam yang tentu mengadopsi protokol kesehatan.
Berbagai permasalahan, menurutnya, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di daerah menjadi hambatan yang perlu dicarikan jalan keluar lewat aturan
Dominggus disebut dalam dakwaan menitipkan Rp500 juta untuk Wahyu terkait pemilihan calon anggota KPU Papua Barat.
Kehidupan sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik harus tetap berlangsung berdampingan dengan covid-19.
"Surat tugas dari pimpinan KPU dan hasil terjemahan media sosial tidak dibawa. Maka hari ini direncanakan KPU datang kembali ke Bareskrim Polri untuk membuat laporan polisi."
Saeful Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama=sama dan berlanjut.
Pelaksanaan pilkada membutuhkan intervensi pemerintah pusat terkait dengan biaya penyelenggaraan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
KPU Resmi Lapor Polisi soal Penyebaran Data DPT Pemilu 2014
Arief menggambarkan alat coblos tersebut serupa tusuk gigi, namun memiliki ujung yang lebih besar seperti sumpit. Lalu dua opsi tinta dengan metode semprot atau tetes seperti hand sanitizer
Vonis 1 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp150 juta lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK 2 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp150 juta.
KPU RI mengajukan usulan tambahan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang direncanakan pada 9 Desember 2020 sebesar Rp535,9 miliar.
Terjadi atau tidak terjadi peretasan, klaim tersebut tentunya tetap membuat kerugian bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa data yang bocor tersebut diklaim berasal dari situs KPU dan merupakan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014.
Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (Netgrit) mengatakan perlunya menyelidiki pihak eksternal yang menyalahgunakan data bukan untuk kepentingan pemilu
Apabila peretas dapat mencuri data, ada kemungkinan dapat mengubah data. Karenanya, KPU harus lebih memperhatikan keamanan TI agar tidak terjadi permasalahan sistem dalam Pilkada Serentak.
Mardani menekankan perlunya audit sistem keamanan data dan sistem informasi teknologi KPU agar tidak terulang kejadian yang sama.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved