Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KPU Karawang telah mendapatkan anggaran Rp74 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Karena pandemi korona, anggaran membengkak dan kekurangan Rp24 Miliar.
Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak mungkin melaksanakan verifikasi faktual sebelum mendapatkan kepastian mengenai Alat Pelindung Diri (APD).
Ia menyatakan tidak mempermasalahkan Pilkada Serentak 2020 selama sudah ada ketetapan dan berpegang pada protokol covid-19.
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang sebelumnya nonaktif, diminta kembali diaktifkan. Pelantikan juga bisa dilakukan secara virtual.
Dalam PKPU itu antara lain memasukkan pasal baru dari PKPU sebelumnya, yakni 8B dan 8C.
Sebelumnya, KPU mengusulkan penambahan anggaran Pilakada 2020 sebesar Rp5,69 triliun. Namun, dari hasil restrukturisasi diputuskan penambahan Rp4,77 triliun
"Kami membutuhkan setidaknya 13.010.963 masker kain yang akan digunakan oleh para penyelenggar agar pelaksanaan pilkada menjadi sehat dan aman" ujar Ketua KPU Arief Budiman
Mendagri menyebut tambahan anggaran pilkada sebesar Rp1,36 triliun yang disediakan pemerintah dapat berubah sebab masih menunggu dirampungkannya Peraturan KPU tentang protokol kesehatan.
KPU Provinsi Bangka Belitung meminta empat daerah yang melaksanakan Pilkada serentak memetakan kembali jumlah TPS karena pelaksanaan harus sesuai protokol covid-19.
Dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020, ada 129 daerah yang sudah melaporkan keuangan dan 141 yang belum menyerahkan laporan ke Kemendagri.
ANGGARAN penanganan korona (covid-19) Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur sampai Rabu (10/6) baru terpakai Rp5 miliar atau 50 persen dari alokasi anggaran Rp10 miliar.
Mekanisme khusus tersebut salah satunya ialah terkait dengan pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi para petugas termasuk petugas adhoc yang akan bertugas menjalankan tahapan pilkada
Alwan mafhum soal niat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menurunkan target partisipasi Pilkada menjadi 77,5%. Namun, kata dia, bukan berarti Pilkada akan gagal.
Foto bersama sejumlah tokoh besar dan pimpinan partai ditunjukkan Harun yang menginginkan ditetapkan sebagai anggota legislatif.
Jumlah pemilih akan dikurangi dari maksimal 800 orang menjadi 500 orang untuk setiap TPS. Pengurangan jumlah pemilih dapat mengantisipasi kerumunan masa.
Saat pertemuan tersebut, Harun membawa beberapa dokumen terkait surat putusan MA, surar dari PDI perjuangan dan foto-foto bersama tokoh besar, termasuk pimpinan partai.
Berdasarkan hasil rapat dengan DPR RI, KPU berencana mengurangi kapasitas pemilih di tiap TPS, dari 800 orang menjadi 500 orang.
Daftar pemilih memiliki potensi tidak akurat atau kurang akurat (jika dilakukan secara daring).
KPU mengajukan dua kategori penambahan anggaran. Masing-masing kategori memiliki dua opsi.
Komisi II DPR RI akan menggelar rapat membahas rasionalisasi anggaran Pilkada 2020 bersama Mendagri TitoKArnavian, KPU, Bawaslu, dan DKPP.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved