Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSIAPAN penyelenggaraan Pilkada terus dimatangkan. Komisi II DPR RI rencananya menggelar rapat membahas rasionalisasi anggaran Pilkada 2020 pada Rabu (3/6).
"Iya, nanti jam 13.00 WIB," kata Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa, Rabu (3/6).
Politikus Partai NasDem itu mengungkapkan, rasionalisasi anggaran Pilkada 2020 bakal dibahas bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tiito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Rapat nanti juga akan dihadiri oleh gugus tugas membahas soal anggaran," ujar dia.
Baca juga: Kepala Daerah Wajib Pahami Kenormalan Baru
KPU bakal membahas tambahan anggaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Penambahan anggaran penting di tengah pandemi covid-19 (korona).
"Besok (Rabu, 3 Juni 2020) kita bahas anggaran di DPR," kata Komisioner KPU Ilham Saputra, Selasa (2/6).
KPU meminta tambahan anggaran Rp535,9 miliar. Jumlah itu bakal dialokasikan untuk membeli alat pelindung diri (APD) bagi petugas pemilu. (A-2)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved