Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PILKADA serentak disepakati akan dilaksanakan pada Desember 2020. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meyakini pilkada akan berhasil meskipun belangsung di tengah pandemi covid-19. Yang penting, kata dia, semua pihak tetap mengikuti protokol keamanan dan kesehatan covid-19.
“Kita tidak bisa berlama-lama, larut, dan dikalahkan oleh keadaan ini,” tegas Doli di Jakarta, kemarin.
Keputusan pemerintah melaksanakan pilkada pada Desember tahun ini mendapatkan kritik dari koalisi masyarakat pegiat pemilu.
Dalam menyikapi hal tersebut, Doli mengatakan bahwa kehidupan sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik harus tetap berlangsung berdampingan dengan covid-19.
“Tentu kita berterima kasih dan memberikan apresiasi terhadap masukan yang disampaikan kawan-kawan koalisi masyarakat sipil itu,” cetusnya.
Menurut Doli, dunia internasional hampir satu suara bahwa virus korona tidak dapat ditaklukkan dalam waktu dekat. WHO mengatakan virus itu akan bisa bersama kita dua sampai lima tahun ke depan.
Bahkan, mungkin selamanya tetap berada di sekitar kita.
“Dalam situasi yang serbatidak pasti itu, yang paling mungkin kita lakukan ialah mengambil sikap atau keputusan yang dalam waktu terukur menjadi sebuah kepastian karena hidup manusia harus terus berjalan.”
Anggota Komisi II Djarot Saiful Hidayat berpandangan lain. Ia mengatakan pilkada serentak masih bisa berubah seiring perkembangan kasus korona di Tanah Air.
“Kan belum tahu ini. Kadang naik, kadang turun (kasus korona). Kalau semakin tinggi tingkat penyebarannya tentu akan kita evaluasi lagi,” ujarnya.
Politikus PDIP itu menyebut penetapan pemungutan suara pada Desember 2020 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 terdapat klausul penundaan kembali.
“Jadi, antisipasi penundaan itu sudah diatur dalam perppu pilkada. Makanya kan ada plan A, plan B pada 2021,” jelasnya.
Ia juga meminta KPU berhatihati dalam menyusun rasionalisasi anggaran pilkada. Pasalnya, biaya penyelenggaraan pesta demokrasi tingkat daerah kali ini lebih besar karena dilaksanakan di tengah pandemi covid-19.
Partisipasi masyarakat
Ketua KPU Arief Budiman berharap partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 tak menurun meski dalam suasana pandemi covid-19. “Target kita tetap 77,5%, belum menaikkan target,” ujar Arief.
Sebelum covid-19 menyerang Tanah Air, KPU berencana menaikkan target partisipasi masyarakat mencapai 80%. KPU berkaca pada tingginya partisipasi masyarakat pada Pemilu 2019 yang mencapai 82%.
Arief menilai partisipasi masyarakat akan ditentukan perkembangan kurva penyebaran covid-19 di setiap daerah. Untuk itu, KPU memastikan protokol kesehatan akan diterapkan masksimal pada pilkada kali ini.
“Kalau kurva penularan naik, berat bagi kita semua, meski seluruh protokol kesehatan sudah kita penuhi,” tuturnya.
Namun, KPU masih menaruh harapan besar atas tingginya partisipasi masyarakat dalam meramaikan pesta demokrasi yang akan berlangsung di 270 daerah.
“Bahkan, KPU berharap pilkada serentak kali akan lebih berhasil dari Pemilu 2019,” kata Arief. (Ind/ Medcom/P-3)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved