Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK menerima banyak informasi terkait oknum kepala daerah yang mendompleng bansos untuk pencitraan. Tindakan itu jelas mencederai upaya pemerintah untuk penanangan wabah covid-19.
Ali Fikri mengatakan tim penyidik KPK saat ini sedang melakukan tahap pengumpulan alat bukti. Penyidik memeriksa saksi dan melakukan penggeledahan di beberapa tempat di Kota Banjar
Rencana pengembangan Lapangan Golf Kenten yang akan dijadikan satu dari beberapa ikon Kota Palembang dan juga destinasi wisata baru akan segera terwujud.
Penggeladahan tersebut terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan infrastruktur pada dinas PUPR Kota Banjar tahun 2012 sampai 2017.
Penerima Kartu Prakerja yang 'bodong' atau tidak sesuai ketentuan yang menerima bantuan biaya/insentif pelatihan bisa digugat jika tidak mengembalikannya ke negara.
Pemilihan mitra bisa dilakukan tanpa melalui proses tender. Hal itu tertuang dalam pasal baru yakni Pasal 31A.
KPK memanggil sejumlah saksi terkait kasus suap dan gratifikasi di MA.
Laporan Tim Advokasi Novel Baswedan dinilai sebagai laporan yang tendensius dan sulit menghindari kesan to be a malice terhadap terlapor.
Dewas KPK harusnya segera menyampaikan ke publik bagaimana tindak lanjut proses dari laporan-laporan yang telah mereka sampaikan.
KPK terus menelisik kasus dugaan korupsi di PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Mantan pejabat Bappenas juga turut diperiksa sebagai saksi, kemarin.
KPK menduga seluruh mitra PT DI tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban terkait penjualan dan pemasaran produk PT DI
Penyidik memeriksa mantan Deputi Bidang Politik Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Bappenas Rizky Ferianto.
Ketua KPK, Firli Bahuri menyebutkan pengelolaan dan penertiban aset di Sumsel ini dilakukan supaya ada kemanfaatan yang bisa menambah pendapatan daerah baik kabupaten, kota dan provinsi.
KPK hargai penyelidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan gratifikasi THR yang diduga melibatkan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin
Tidak tepatnya sasaran bansos, menurut Nurul, bukan merupakan tindak pidana korupsi karena pemberian bansos sepenuhnya berdasarkan DTKS.
Menurut Yusri, berdasarkan keterangan saksi ahli, perbuatan pidana dalam peristiwa itu tidak sempurna dan tidak masuk dalam unsur-unsur yang dipersangkakan.
KPK mempelajari program-program di bawah Kementerian BUMN tersebut sekaligus menyampaikan titik-titik mana saja yang menjadi peluang terjadinya tindak pidana korupsi.
KPK mengingatkan agar dalam penggunaan anggaran harus taat asas, pedomani prinsip good goverment and clean governance serta akuntabel
RDP yang berlangsung tertutup itu menimbulkan pertanyaan publik.
KPK akan memperkuat koordinasi dan mengawasi implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved