KPK Sebut Penyaluran Bansos DKI Kacau Karena Data DTKS

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini, Kamis (9/7), secara resmi menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta.

Wakil ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pertemuan itu dilakukan karena KPK sedang dalam proses meneliti dan mengevaluasi penyaluran bantuan sosial (bansos) yang disalurkan Pemprov DKI Jakarta beserta Kementerian Sosial selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan PSBB Transisi.

"Ya, tadi, kami membahas bansos baik dari sisi untuk kesehatan, keberlanjutan sosial maupun ekonomi. Tapi tadi berfokus pada bansos yang untuk keberlanjutan sosial," kata Nurul di Balai Kota, Kamis (9/7).

Baca juga: Polda Metro Hentikan Penyelidikan Gratifikasi UNJ

Penelitian penyaluran bansos juga dilakukan kepada daerah lain.

Nurul menjelaskan penyaluran bansos adalah upaya pemerintah untuk bertujuan pemulihan kehidupan masyarakat. Namun, dalam perjalanannya, ada beberapa perbedaan pandangan antara pemda dengan Kemensos sebagai representasi pemerintah pusat.

"Tentu kami mempertanyakan karena memang beberapa program-program dari masing-masing gubernur kan itu kan beragam pelaksanaan bansos tersebut. Secara nasional tentu harus memiliki perspektif yang sama bagaimana memandang masalah covid itu ke arah social sustainate apa. Sehingga misalnya basis data DTKS Kemensos memandang bahwa kondisi covid itu dipisah dengan program-program PKH tidak menerima bansos yang lain misalkan kebutuhan dampak covid ini mengakibatkan yang semula secara ekonomi turun apalagi yang PKH yang memang sebelum kondisi covid sudah tidak sejahtera. Dia kemudian pasti akan tambah turun. Sehingga memang memungkinkan ada menimbulkan bantuan ganda. Itu yang kami selaraskan sebenarnya. Perspektifnya masing-masing kementerian dan pemda supaya satu pandangan," papar Nurul.

Nurul pun mengakui di awal-awal penyaluran bansos terdapat kesalahpahaman dan bansos yang tidak tepat sasaran dari pemerintah baik Pemprov DKI maupun Kemensos. Hal itu disebabkan karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga kacau dan belum diperbarui.

"Sekali lagi kalau tepat tidak tepat basisnya pada DTKS ya. Karena memang di sana belum sepenuhnya sempurna memang awalnya. Kemudian ada tidak kesempurnaan. Ada yang di DTKS ada tapi ternyata sudah meninggal. Ada yang di DTKS ada di wilayah A ternyata sudah pindah. Karena tidak ada updating. Tapi lambat laun itu sudah ada perbaikan," ujarnya.

Namun, tidak tepatnya sasaran bansos, menurut Nurul, bukan merupakan tindak pidana korupsi karena pemberian bansos sepenuhnya berdasarkan DTKS.

"Kecuali memang ada kesengajaan untuk digelembungkan baru itu korupsi. Kalau di DTKS salah berarti bukan korupsi," tukasnya. (OL-1)