Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Ini tentu dalam upaya untuk memerangi korupsi, sudah barang tentu harus disambut baik.
Alasan keberatan atas pemblokiran tersebut karena perusahaan tidak memiliki hubungan apapun dengan Pihak PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam Susila Brata, dan Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta Mohamad Saptari diperiksa sebagai saksi korupsi impor tekstil.
Pemeriksaan ketiga saksi merupakan perkara dengan tersangka korupsi dan oknum pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
KPK sedang mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Nurhadi dari barang dan aset tersebut. Pendalaman dilakukan dengan mengonfirmasi ke beberapa saksi.
Mereka dihadirkan sebagai saksi untuk tersanga mantan Direktur Utama PT DI Budi Santoso.
Jauh sebelum Statuta Roma yang menjadi tonggak Hari Keadilan Internasional, pendiri bangsa Indonesia telah merumuskan hal serupa.
Hashim mengakui pihgaknya tak melakukan korupsi dan kronisme terkait ekspor lobster. Perusahaannya mendapat izin melakukakn budi daya dan ekspor lobster dari Menteri KKP
Pendidikan yang selama ini hanya lebih mengedepankan aspek kognitif atau kekayaan intelektual semata harus mampu mengadakan perubahan,
Wawan saat ini ditahan dalam perkara suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar di LP Sukamiskin.
Sejumlah pihak setuju dengan kehadiran inpres, namun tim pemburu koruptor dinilai tidak efisien.
Rencana pemerintah membentuk TPK merupakan respons atas kehebohan munculnya Djoko Tjandra, buron terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali sejak 2009.
Dibutuhkan keberanian untuk memberantas korupsi termasuk melakukan pencegahan, salah satunya melalui pencanangan zona integritas.
Komisaris Utama PT Balipasific Pragama (BPP) itu dinyatakan terbukti melakukan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes).
Sebab, dalam pandangan syariat, korupsi termasuk salah satu dosa besar,
Selain itu, pengecekan terhadap LHKPN juga menjadi salah satu indikator. KPK menekankan pejabat publik yang melakukan penyimpangan, seharusnya bisa dipantau oleh pimpinan.
Menurut Pukat UGM, tim pemburu koruptor sebelumnya tidak berjalan efektif. Pembentukan tim khusus juga tidak begitu penting, karena semua aparat penegak hukum sudah ada.
"Apabila barang rampasan negara tidak laku dijual lelang dapat dilakukan pengelolaan dalam hal ini ialah menetapkan status penggunaan," kata Deputi Penindakan KPK, Brigjen (Pol) Karyoto.
Kementerian ATR menilai tanah rampasan korupsi yang diserahkan KPK, sangat potensial dijadikan taman karena letaknya di pinggir jalan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved