Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Kazakhstan mengadakan jajak pendapat atau referendum pada Minggu (5/5) untuk merombak konstitusi setelah desakan rakyatnya dan memicu kerusuhan.
Menurutnya, penghentian narasi perpanjangan jabatan Presiden adalah kemenangan demokrasi.
KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan para Kepala Desa tidak langgar konstitusi terkait rencana dukungan tiga periode untuk Presiden Joko Widodo.
Penegasan itu disampaikan Jokowi saat menanggapi aspirasi sejumlah kelompok, yang mendukung dirinya menjadi Presiden untuk tiga periode.
Dalam kehidupan bernegara, kewibawaan konstitusi salah satunya terletak pada kepatuhan warga negara terhadapnya.
KetuaDPR Puan Maharani menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan pada 14 Febuari 2024 sebagaimana sesuai dengan kesepakatan politik.
Pakar komunikasi politik Antonius Benny melihat isu penundaan pemilu hanyalah permainan para elite partai politik dan sama sekali bukan aspirasi publik.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menegaskan perpanjangan masa jabatan presiden adalah sesuatu yang ilegal dan inkonstitusional.
Pernyataan Hasto menyawab kegaduhan akibat wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo dan penundaan pemilu 2024.
Direktur Kopel Indonesia Anwar Razak menerangkan usulan penundaan Pemilu 2024 inkonstitusional dan melecehkan konstitusi.
Faldo menyebutkan, pemerintah sedang fokus untuk bangkit akibat pandemi Covid-19 di mana dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat di segala lapisan.
Ide penudaan pemilu dilihat dari teoritik maupun konstitusional tidak disetujui UUD 1945. Maka wacana itu pun nihil dalil yang secara hukum.
Yusril Ihza Mahendra menyatakan penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 bertentangan degan konstitusi. Jika ingin dipaksakan maka harus melakukan amendemen UUD 1945.
Alasan perbaikan ekonomi tidak masuk dalam klasifikasi menunda pemili di UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu
PRESIDEN merupakan kepala pemerintahan tertinggi di Indonesia. Tugas dan wewenang Presiden tercantum dalam UUD 1945.
Jika Lukashenko mengajukan dirinya sebagai kandidat untuk pemilu pada tahun 2025, dia mungkin akan tetap berkuasa selama sepuluh tahun lagi.
Amendemen UUD 1945 harus didasari niat yang tulus dan bersih dari kepentingan sektoral, apalagi individual.
Jumlah warga yang ingin Presiden bekerja sesuai janji kepada rakyat, bukan menurut GBHN/PPHN, naik dari 75% pada survei Mei 2021 menjadi 81% pada survei September 2021.
Noel mengakui pernyataan terbuka Jokowi akan membuat debat kontroversi dukungan dan penolakan otomatis berhenti
Partai NasDem belum melihat adanya urgensi amandemen terbatas UUD 1945. Apalagi pandemi covid-19 yang menambah beban masyarakat belum berakhir.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved