Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
NUSANTARA Centre bekerja sama dengan Foko dan Pusaka Indonesia menggelar Kuliah Karakter Konstitusi (KKK) seri kedua yang mengulas soal Pancasila dan kuantum teori yang dipandu oleh pemateri Kun Wardana Abyoto pada akhir pekan lalu.
Menurut Kun, dari sisi kuantum teori, perubahan bangsa lebih baik bisa direalisasikan dengan benar-benar menjalankan dan meniatkan perubahan.
"Jika kita punya keinginan yang kuat di dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Ubahlah medan kuantum kita dengan kemurnian hati agar hasilkan keajaiban. Melompat, bukan berjalan biasa sebab kita tak mungkin mengejar mereka yang duluan dan licik," ujar Kun.
KKK digelar pada bulan Pancasila, tiap Sabtu selama Juni-Juni 2023. Program KKK ini merupakan ikhtiar penggemblengan kesadaran diri bagi insan-insan Pancasila, dan berupaya mencetak kader calon pemimpin Pancasilais yang kuat dan berkarakter pemenang.
Direktur Nusantara Centre, Yudhie Haryono menjelaskan KKK penting sebab kepemimpinan Indonesia saat ini hanya mentradisikan gerakan poco-poco, maju untuk mundur, tak punya mental transformasional. Padahal kepemimpinan transformasional itu sangat dibutuhkan untuk bangsa ini.
Baca juga: Akademisi Menilai Kebijakan Harus Berlandaskan Nilai Pancasila
Yudhie menjelaskan kepemimpinan transformasional merupakan kepemimpinan yang memotivasi dan menginspirasi rakyatnya, memimpin dengan mentak visioner dan kharismatik.
"Hal ini karena kepemimpinan transformasional bertujuan untuk meningkatkan motivasi intrinsik rakyatnya agar bergerak terpadu, maju dan dominan," jelas Yudhie.
Menurut Robbins dan Judge (2008), kata Yudhie lagi, daya dan gaya kepemimpinan transformasional adalah mereka yang menginspirasi rakyatnya untuk menyampingkan kepentingan pribadi dan golongannya demi kebaikan bersama, dalam hal ini negaranya.
Apabila pemimpin mampu menerapkan gaya kepemimpinan transformasional maka kinerja dan nasib rakyatnya dipastikan membaik. Mampu menemukan solusi, bukan menambah beban. Pada pemimpin dengan gaya transformasional ini diyakini bisa mempengaruhi kinerja cipta, karsa, karya dan nasib secara keseluruhan.
"Kepemimpinan transformasional itu pemberi solusi, karena kehidupan kita sudah penuh problema. Pemimpin transformasional itu orang yang selalu jenius, kreatif dan berpikir bertindak besar mendukung rakyatnya mengembangkan seluruh potensi, gotong royong mencapai visi misi bersama," jelasnya.
Baca juga: Pengamat: Pancasila sebagai Penyelamat Kemajemukan Indonesia
Sayangnya di Indonesia mental transformatif saja nggak cukup, mesti dilengkapi dengan mental nasionalistik dan konstitusional.
Mental ini adalah kepemimpinan inklusif jenius yang membebaskan memajukan memuliakan keadilan dan persaudaraan demi tumpah darah daratan, air dan udara serta seluruh penghuninya.
Menurut Yudhie ini adalah kepemimpinan bermental dan karakter yang lapang dan toleran memberi semangat jihad ke seluruh ultima berwarga, bernegara, berbangsa dan bersemesta.
"Kita rasakan warga dan bangsa ini sudah lama melepaskan diri dari sumber energi yang lebih besar: dengan mengkhianati ketuhanannya, membunuh nuraninya, memanipulasi persatuannya, mencurangi kebijaksanaannya, menculasi keadilannya," kata dia.
Mental yang terbangun dari warga saat ini, salah satunya akan merasa lebih kuat bangga hebat dan serakah jika menguasai orang lain. Dalam konteks itu, kepemimpinan nasionalistik konstitusional bisa mengobati mental jahiliyah tersebut.
Yudhie meyakini dengan mental dan tradisi kepemimpinan itu, negeri kita seharusnya berjalan tanpa korupsi, tanpa kolusi, tanpa nepotisme, tanpa kemiskinan, tanpa kesenjangan, tanpa penipuan, tanpa amoralisme, tanpa kebodohan, tanpa kesakitan, tanpa penjajahan, tanpa kerakusan dan tanpa pengkhianatan.
"Jika mentalitas tersebut menjadi tradisi yang hidup, praktis negeri kita menjadi mercusuar dunia. Rakyatnya bahagia, negerinya makmur, semestanya diridai-Nya, warisannya membanggakan dan suasana seperti di surga," jelasnya. (Z-6)
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KONTROVERSI Tapera berujung dengan diajukannya permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Mantan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri dinilai konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.
PERUBAHAN revisi Undang-Undang Wantimpres menjadi nomenklatur Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai bertentangan dengan konstitusi dan semangat reformasi.
Pakar hukum tata negara Feri Amsari secara tegas menyampaikan bahwa ide untuk memunculkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA) jelas melawan konstitusi.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg DPR RI) Fraksi NasDem Rico Sia menerangkan parpolnya mendorong Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved